Tidak Dapat Dicegah, Akademi UIN KHAS Jember Ingatkan Dampak Negatif Digitalisasi

TIMESINDONESIA, JEMBER – Akademisi dari Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Sri Lumatus mengatakan bahwa digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga dapat memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat.Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi budaya digital.
Sri menerangkan,bahwa dampak negatif adanya digitalisasi akan menyebabkan: mengaburnya wawasan kebangsaan, terkikisnya sikap masyarakat Indonesia yg terkenal dg sopan santunnya, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan.
Advertisement
Dia juga mengatakan, digitalisasi juga menyebabkan masuknya budaya asing yang tidak sesuai norma dengan begitu mudah, sehingga dapat mengikis budaya indonesia. Tutur Sri, yang juga Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dalam webinar Gerakan Literasi Pandu Digital Indonesia 2022 bertemakan Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital di Bidang Hukum Keluarga, Rabu (20/10/2022).
Oleh karena itu, dia menuturkan perlu adanya upaya filterisasi (penyaringan) terhadap hal hal yang merusak kepribadian masyarakat indonesia yang masuk lewat dunia maya.
"Perlu adanya kesadaran untuk membangun wawasan kebangsaan dengan berpegang teguh pada nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari hari.inilah yang disebut hakekat budaya bermedia digital ”imbuh Sri yg juga Asesor BANPT dan Reviewer Pendirian PT/Prodi Baru Diktis.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa jika seseorang tidak siap dengan dunia digital karena masih rendahnya literasi digital, maka akan mudah sekali menimbulkan problem- problem dimasyarakat antara lain: kebablasan dalam berekspresi diri, hilangnya batas privasi, dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual,” tutur Sri yang juga sebagai dosen Mata kuliah Hukum Perdata Islam.
Berkaitan dengan tema digitalisasi pelayanan publik di bidang hukum keluarga, Sri juga memaparkan adanya implementasi digitalisasi di Pengadilan agama dan KUA yg merupakan wadah dari hukum keluarga.
“Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-litigasi) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi di era digitalisasi 4.0,” tambah Dosen Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember tersebut.
Selain di bidang peradilan, Sri ungkap kemudahan layanan administrasi pencatatan nikah di KUA sebagai dampak digitalisasi sistem.
“Sistem Informasi Manajeman Nikah (Simkah) adalah program Aplikasi Komputer di Kantor urusan Agama berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara daring,” pungkas Sri.
A. Zulchaidir Ashary yakni CEO Pena Enterprise mengatakan, internet dapat memudahkan manusia mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan.
“Dengan internet kita bisa melakukan apa saja, banyak hal yang kita bisa lakukan. Alasan utama mengakses internet untuk mencari informasi-informasi baru, ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru,” katanya.
Dia juga menuturkan, digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat dicegah.
"Kita nggak tahu kedepannya inovasi mesin pencarian akan seperti apa, tetapi yang wajib diketahui adalah paham dalam penggunaan dan pemanfaatannya," ucapnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : AJP-15 Editor Team |
Publisher | : Rochmat Shobirin |