Mendes PDTT: IDM Desa Berstatus Mandiri Tahun 2022 Lampaui Target RPJMN IDM 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dibawah kepemimpinan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengeluarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa berstatus mandiri 2022 yang sudah melampaui target RPJMN IDM tahun 2024.

Mendes PDTT dalam konferensi pers Kaleidoskop Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022 mengungkapkan, berdasarkan data yang bersumber dari Kemendesa PDTT tahun 2015 dan tahun 2022, IDM tahun 2022, desa berstatus mandiri telah mencapai 6.238 desa. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN 2024 yaitu 5.000 desa berstatus mandiri.

Advertisement

“Hari ini kita sudah melampaui target RPJMN terkait dengan IDM Desa Membangun. RPJMN kita 2024, IDM kita pada posisi desa mandiri itu 5000, itu 2024. Faktanya hari ini 2022, IDM status desa mandiri sudah mencapai 6.238 desa,” ungkap Mendes PDTT dalam kegiatan yang digelar Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT di Jakarta pada Kamis (15/12/2022).

Bertempat Best Western Premier Hotel Jakarta, Mendes PDTT menjelaskan dengan capaian tersebut, menunjukkan bahwa dana desa teruji dapat memajukan desa-desa di Indonesia. Gus Halim, sapaan akrabnya menerangkan, selain Desa Mandiri, perubahan yang menunjukkan kearah lebih baik juga terlihat dari Desa Sangat Tertinggal yang berkurang 8.471 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.982 desa.

"Sedangkan untuk Desa Tertinggal berkurang 24.008 desa, dari 33.592 desa menjadi 9.584 desa. Desa Berkembang bertambah 11.020 desa, dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Desa Maju bertambah 16.641 desa, dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa," jelas Gus Halim.

Selain itu, Gus Halim juga memaparkan terjadinya perkembangan yang drastis dari 122 Desa yang sebelumnya adalah Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2015 kemudian berkembang menjadi Desa Mandiri pada tahun 2022. "Lompatan terbanyak pada desa-desa di Kalimantan Barat yakni sebanyak 67 desa. Berikutnya Kalimantan Timur sebanyak 15 desa, Riau 12 desa, Jambi 6 desa dan Lampung 6 desa," paparnya.

Grafis capaian Kemendes PDTT. (FOTO: dok. Kemendes PDTT)

"Lompatan status desa juga terdapat di Jawa Timur 3 desa, Kalimantan Selatan 3 desa, Jawa Barat 2 desa, Maluku 2 desa, Sulawesi Utara 2 desa, Aceh 1 desa, Bali 1 desa, Bengkulu 1 desa, dan Kalimantan Tengah 1 desa," sambungnya.

Kemudian Gus Halim juga menegaskan, tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di lima Provinsi Indonesia. “Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung,” tegasnya.

“Ke depan nanti akan dikolaborasikan antara capaian IDM dengan capaian SDGs Desa,” pungkas Gus Halim.

Desa Sepanjang Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021

Dalam Kaleidoskop Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022, selama pandemi Covid-19 tahun 2019 hingga 2021, Kemendes PDTT mencatat terdapat penurunan pembatasan gerak penduduk pada tingkat mikro dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan secara bersama-sama oleh warga desa, seperti gotong royong.

“Sebelum pandemi (2014-2018) ada kenaikan desa yang menyelenggarakan gotong royong, yaitu pada 73.910 desa pada 2018. Namun saat pandemi (2019-2021) laju gotong royong berkurang 6.618 desa, menjadi 67.292 desa pada 2021,” ucap Gus Halim.

Sepanjang pandemi Covid-19, Kemendes PDTT telah berupaya menurunkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air yang semula berada pada angka 6.629 (2014-2018) dan kini telah turun menjadi 5.163 (2019-2021).

Dalam paparan Kemendes PDTT yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2014, 2018 dan 2021, pencemaran tanah juga menurun dari 812 (tahun 2014-2018) menjadi 649 (tahun 2019-2021). Selanjutnya pembakaran ladang untuk usaha tani juga mengalami penurunan yang sebelumnya 5.887 menjadi 2.691.

Laju (penambahan/pengurangan) desa yang mengalami bencana alam karena perbaikan ekologi yang menurunkan bencana hidrologi dan kekeringan di desa, seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, gelombang pasang laut, angin kencang, kebakaran hutan sekitar desa dan kekeringan lahan.

Karena perbaikan ekologi dan penurunan bencana hidrologi maupun kekeringan di desa akhirnya meningkatkan produktivitas tanaman semusim, contohnya peningkatan produktivitas budidaya padi yang semula 51.14 kuintal/hektare saat sebelum pandemi (2019) terjadi peningkatan menjadi 52.26 kuintal/hektare saat pandemi (2021).

Mengenai tingkat pengangguran terbuka sendiri, sejak penyaluran dana desa, tingkat pengangguran terbuka semakin turun. Kebijakan padat karya tunai desa (PKTD) menahan laju naiknya tingkat pengangguran terbuka di desa lebih rendah (naik 0,25%) daripada kota (naik 2,03%) sepanjang pandemi Covid-19.

Selanjutnya soal tingkat kemiskinanm di desa juga mengalami penurunan sejak penyaluran dana desa dari 14,21% pada 2015 menjadi 12,29% pada 2022. Kebijakan BLT Dana Desa 2020-2022 menurunkan kemiskinan di desa (turun 0,32%) daripada di kota yang naik (0,91%) sepanjang pandemi Covid-19.

Kaitan dengan ketimpangan ekonomi (rasio gini), dengan tingkat yang selalu lebih rendah, desa menjadi penyangga tingkat ketimpangan ekonomi nasional. “Lazimnya, sesuai model Kuznets, peningkatan pembangunan wilayah diikuti peningkatan ketimpangan ekonomi, namun penyaluran dana desa mampu menahan ketimpangan ekonomi, bahkan semakin merata; penurunan rasio Gini dari 0,334 pada 2015 menjadi 0,314 pada 2022 ditunjang partisipasi dan gotong royong warga dalam pembangunan desa. Dana desa berperan memeratakan manfaat pembangunan,” tandas Gus Halim. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.