Komisi VII DPR RI Desak Usut Tuntas Penggunaan Anggaran BRIN TA 2022

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman berang dengan adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha menyudutkan Komisi Riset dan Energi DPR RI. Apalagi, disebutkan jika Komisi VII melakukan patgulipat anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui program diseminasi konstituen. 

Padahal, faktanya dilapangan menurutnya tidak benar. Namun oleh oknum atau pihak-pihak tertentu di internal BRIN dan eksternal BRIN digiring seakan-akan DPR melalui Komisi VII menggangsir anggaran BRIN. Nyatanya yang benar adalah buruknya kinerja BRIN dalam dua tahun terakhir. 
 
"Faktanya sangat berbeda dengan kondisi riil yang ada, karena hanya merujuk dari satu kejadian saja yaitu di Propinsi Kalimantan Utara lalu digeneralisir. Seakan-akan bahwa kami Komisi VII ini menerima bahkan mungkin segala macam, memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi-pribadi kami. Saya tegas nyatakan, 100 persen ini fitnah," tegas Maman dikutip TIMES Indonesia dari YouTube Komisi VII DPR RI Channel, Rabu 1 Februari 2023.

Maman menekankan demikian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII dengan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan membahas realokasi anggaran BRIN Tahun Anggaran 2023. Khususnya terkait dengan program BRIN yang berkaitan langsung bagi masyarakat. 

"Semoga ini didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkhusus adalah Bareskrim Polri. Terkhusus adalah Kejaksaan Agung kita. Dan terkhusus Badan Pemeriksa Keuangan kita. Segera usut ini, praktik penggunaan dan memanfaatkan di BRIN ini," kata dia.

Maman mengungkapkan permasalahan di internal BRIN dimaksud. Dari hubungan sesama periset, tindakan-tindakan tidak profesional oleh pejabat BRIN, sampai kinerja BRIN secara umum yang tidak maksimal. Utamanya program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Di sisi lain, fakta yang perlu dipahami adalah bahwa semua anggota DPR memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kewajiban itu melekat, bukan hanya bagi seluruh anggota legislatif.

Faktanya lagi, anggaran BRIN yang diperuntukkan bagi program masyarakat sebesar Rp800 Miliar per tahun. Namun berdasarkan evaluasi yang terrealisasi hanya sebesar Rp100 Miliar.

"Silahkan saja dicek. Pertanyaan paling sederhana bagi saya adalah kemana Rp700 miliarnya itu?," ucap Maman. 

Disampaikan bahwa anggaran BRIN TA 2022 sebesar Rp6,3 Triliun. Dari besaran itu, disampaikan bahwa belanja pegawai BRIN mencapai Rp4 Triliun. Dengan kata lain, anggaran yang dialokasikan untuk menyerap kondisi masyarakat dibawah terkait riset hanya kurang lebih Rp2 Triliun. Dari Rp2 Triliun itu, lanjut Maman, khusus untuk program yang diperuntukkan bagi masyarakat pada sebesar Rp800 Miliar. Akan tetapi dalam realisasinya sepanjang tahun 2022 hanya sebesar Rp100 Miliar. 

"Kemana itu semua? Ini harus buka-bukaan, makanya saya minta dalam forum terhormat ini terang benderang. Jangan sampai ada dusta diantara kita," demikian Maman Abdurrahman.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement