Ketua Pimpinan Pusat Tegaskan Muhammadiyah Tidak Anti Politik

TIMESINDONESIA, MALANG – Ada satu penegasan yang diucapkan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) muhammadiyah, M Busyro Muqoddas dalam konsolidasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) se pulau Jawa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 

Dia mengatakan, bahwa Muhammadiyah tidak anti partai politik. Karena dalam sejarah, tidak ada ideologi yang mempertentangkan antara keduanya. Pernyataan ini menurutnya menjadi upaya Muhammadiyah dalam menyongsong tahun politik 2024.

“Sebagai organisasi, Muhammadiyah tidak lepas dari intensitas habluminallah dan habluminannas. Pun dengan kegiatan politik terutama pada bidang politik kreatif, maka kita harus lebih hikmah. Kata hikmah di sini merupakan perpaduan antara kepekaan qolbun salim dan kepekaan akal waras atau akal budi,” ucapnya Senin (22/5/2023)

Dia mengucapkan, konsolidasi LHKP se pulau Jawa ini adalah untuk memperkuat peran strategis LHKP pada ranah politik kebangsaan dan kebijakan publik. Busyro juga menyebut bahwa hubungan Muhammadiyah dan politik jelas termaktub dalam matan dan cita-cita Muhammadiyah.

Lebih lanjut, dia mengatakan, walaupun Muhammadiyah bukan partai politik, namun memiliki tradisi demokrasi yang baik. Pun dengan proses demokratisasi. 

“Sebagai salah satu unsur chief strategy officer (CSO), Muhammadiyah tetap akan memasang posisi menjaga jarak. Apalagi melihat politik praktis seperti sekarang. Muhammadiyah akan tetap konsisten untuk memperkuat jati dirinya, menebar kebermanfaatan pada masyarakat karena hal itu adalah amanat Allah dan amanat muktamirin,” tegas Busyro.

Adapun konsolidasi tersebut menjadi yang pertama dan akan disusul di lima regional lainnya. Hingga nanti akan berakhir pada rakernas pada Agustus mendatang.

Disisi lain, Rektor UMM, Fauzan mengatakan, yang paling penting dari agenda konsolidasi ini adalah hasil akhir. Dalam hal mempersiapkan kader, LHKP perlu menggunakan paradigma yang berbeda, agar para kader nantinya bisa diterima dari khalayak manapun.

“Seperti halnya UMM yang telah banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Misalnya saja dengan sederet pemerintah daerah untuk membantu dan berkontribusi langsung di daerah terkait. Memberikan masukan di banyak aspek dan sektor. Terbaru, UMM telah berkolaborasi dengan Pemkab Tabanan mengenai Subak di Bali,” ungkap Fauzan.

Oleh karena itu, Fauzan menambahkan, inklusivitas atau cara pandang terbuka harus menjadi nafas dari LKHP. Apalagi jika akhir yang diinginkan lembaga ini adlaah hikmah. Dengan begitu, Muhammadiyah tidak hanya berkembang dari segi biologisnya saja, tetapi berkembang pula sosiologis dan ideologinya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement