DPRD Kabupaten Bondowoso Minta Petani Jujur Saat Sensus Pertanian

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso masih amburadul. Ada beragam faktor yang menyebabkan alokasi pupuk tidak tepat sasaran.

Diantaranya banyak petani yang tidak masuk dalam e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), data invalid karena NIK belum online, hingga disinyalir pupuk dijual ke luar daerah oleh kios.

Bahkan atas kelangkaan pupuk yang terjadi, DPRD Kabupaten Bondowoso membentuk Pansus kelangkaan dan penyimpangan harga pupuk subsidi.

Wakil Ketua Pansus Kelangkaan Pupuk Bersubsidi DPRD Bondowoso, A Mansur mengatakan, selain beberapa faktor di atas, petani juga tidak mau memberikan data saat diminta oleh kios dan PPL untuk dimasukkan ke e-RDKK.

"Ada memang petani disuruh memberikan data untuk dimasukkan e-RDKK tidak dilakukan. Sehingga mereka ketika tidak dapat, warga marah," jelas dia.

Faktor lain yang menyebabkan petani tidak terdaftar dalam e-RDKK adalah kendala dalam sistem. 

"Data yang dimasukkan tidak terdaftar dengan benar, sehingga petani yang seharusnya mendapatkan pupuk subsidi justru tidak mendapatkannya," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan Sensus Pertanian 2023 (ST2023). 

Kegiatan mencatat dan mendata pertanian di Indonesia ini sudah mulai dilakukan 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023 mendatang. Tak terkecuali di Kabupaten Bondowoso.

Sementara cakupan ST2023 ini meliputi sektor pertanian, hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan hingga jasa pertanian.

Mengenai hal itu, Politisi PKB Bondowoso ini mengimbau petani agar memberikan keterangan dan data yang benar jika ditanya oleh petugas Sensus Pertanian.

Sebab kata dia, terkadang masyarakat tidak jujur saat ditanyakan. Misalnya punya lahan satu hektar mereka bilang punya setengah hektar.

"Imbasnya pada subsidi pupuk. Karena ini ada hubungannya dengan sensus pertanian," jelas dia.

Mansur juga menjelaskan, bahwa salah satu rekomendasi pansus Kelangkaan pupuk bersubsidi adalah mendorong Pertanian organik. Sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Selain itu lanjut dia, perlu peningkatan intensitas edukasi pada petani dalam penggunaan pupuk agar sesuai dosis dan luasan lahan.

"Perlu penindakan tegas kepada kios dan distributor resmi yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait penyaluran pupuk bersubsidi," tegas dia.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement