Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu 2024
Pemilu 2024 sebentar lagi. Puluhan juta suara akan disalurkan termasuk oleh pemilih perempuan. Namun kondisi sekarang terlihat pemilih perempuan hanya dimanfaatkan pilihan suaranya saja tapi diimbangi oleh pengetahuan Pemilu yang baik.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
BATU –
Pemilu 2024 sebentar lagi. Puluhan juta suara akan disalurkan termasuk oleh pemilih perempuan. Namun kondisi sekarang terlihat pemilih perempuan hanya dimanfaatkan pilihan suaranya saja tapi diimbangi oleh pengetahuan Pemilu yang baik.
Hal ini ditangkap oleh tim dosen Ilmu Pemerintahan UB Irma Fitriana Ulfah S.IP., M.Si, Dr Muhtar Haboddin S.IP., MA dan Tia Subekti S.IP., MA sebagai sebuah hal yang harus diselesaikan. Mereka berdua kemudia memberikan pendidikan politik untuk pemilih perempuan di Desa Pandanrejo Kota Batu, Sabtu (15/7/2023).
Muhtar Haboddin mengungkapkan dari jumlah pemilih perempuan lebih baik dari laki laki tapi dinilai tidak mempunyai pengetahuan tentang hak pilih secara baik.
“Karena itu lah Universitas memiliki kewajiban moral untuk mencerdaskan perempuan agar mengambil bagian dalam kontens politik khususnya menjelang Pemilu 2024,” paparnya.
Dalam materi yang diberikan kepada puluhan peserta, Muhtar berpesan bahwa perempuan harus kritis saat menggunakan hak pilihnya.
“Jangan mudah dan mau dimobilisasi oleh tim sukses caleg karena dengan mau dimobilisasi maka menunjukkan kaum perempuan tidak punya independensi dalam Pemilu,” tuturnya.
Doktor alumni UGM ini menilai tersumbatnya partisipasi kaum perempuan dalam Pemilu salah satunya karena kegagalan KPU, Bawaslu atau Parpol dalam melakukan pendidikan politik. Muhtar menilai penyelenggara pemilu tetan punya kewajiban untuk melakukan pendidikan kepada pemilih termasuk kaum perempuan.
“Melihat kegagalan institusi inilah kami dari Prodi Ilmu pemerintahan ingin mengisi ruang kosong untuk mendorong kaum perempuan agar aktif menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar,” paparnya.
Muhtar menilai kampus bisa menjadi bagian penting penyadaran kaum perempuan, menjadi garda terdepan penyadaran pendidikan dan penggunaan hak pilih secara cerdas.
“Tentu hal ini harus berkesinambungan dan tidak bisa temporer karena pendidikan politik itu kerja jangka panjang. Yang jelas pesan kami untuk pemilih perempuan jangan sampai memberikan hak suaranya hanya ditukar dengan uang atau bingkisan, sikap kritis terhadap calon harus dikedepankan,” pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
