Ketua Komisi II DPRD Bontang Minta Minta Pemkot Selesaikan Masalah Banjir
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang (DPRD Bontang) H. Rustam nilai Pemkot Bontang harus lebih serius menangani sejumlah permasalahan di Kota Bon ...
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
BONTANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang (DPRD Bontang) H. Rustam nilai Pemkot Bontang harus lebih serius menangani sejumlah permasalahan di Kota Bontang, Salah satunya penanganan banjir, mengingat banjir kerap terjadi pasca hujan dengan intensitas yang tinggi.
Rustam mengatakan banjir sudah menjadi momok di daerah yang rawan mengalami banjir. Untuk itu ia meminta kepada Pemkot Bontang segera melakukan percepatan penanggulangan banjir. Sebab menurutnya, sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait permasalahan banjir yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan.
“Seharusnya pemerintah malu kalau Bontang banjir lagi. Ini masalah memang harus segera diatasi,” ujar Rustam saat di wawancara amak media usai menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balikpapan, Minggu (30/07/2023) lalu.
Lebih lanjut Rustam mengatakan banjir di Kota Bontang seharusnya bisa diatasi jika permerintah membuat perencanaan yang matang dalam menangani banjir. Kemudian ia mencontohkan penanganan banjir di Jakarta bisa diatasi yang menurutnya bisa jadi acuan pemerintah untuk menangani banjir.
“Coba lihat Jakarta Ketika banjir mesin-mesin itu nyedot air atau kita lihat Belanda yang daratannya lebih rendah dari lautannya tapi gak banjir,” kata Rustam.
Selain itu Politisi Partai Golkar ini mengatakan selain peran dari stakeholder, ia juga meminta peran Pemprov Kaltim dari Rp20 triliun APBD, harusnya adanya ketersediaan anggaran yang masuk ke Bontang guna penanganan banjir.
“Harusnya ini yang diperhatikan,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Bontang H. Rustam menegaskan dirinya tidak akan membuka APBD sebelum ia mengetahui jumlah anggaran untuk penanganan banjir kemudian masuk ke program-progam yang lain. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
