Dukung Kajian Pertamax Green Pertamina, DPD RI: Asalkan Harganya Merakyat
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi dan mendukung langkah PT Pertamina yang akan meluncurkan program Langit Biru II dengan mengk ...
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
JAKARTA – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi dan mendukung langkah PT Pertamina yang akan meluncurkan program Langit Biru II dengan mengkaji penggunaan BBM jenis Pertamax Green.
Sebagaimana diketahui, Pertamina sedang mengkaji perubahan BBM RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax Green 92. Caranya dengan mencampur etanol 7% atau E7 ke dalam Pertalite.
"Pada prinsipnya Kami selalu mendukung langkah pemerintah maupun BUMN di sektor energi yang terus melakukan inovasi transisi energi dalam rangka mengendalikan laju perubahan iklim. Namun, Inovasi transisi energi tentu harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas", ujar Sultan melalui keterangan resmi DPD RI pada Rabu (06/09).
Menurutnya, Pertamina perlu memperhatikan efisiensi anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan inovasi energi dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat, karena BBM dengan RON 92 belum bisa disebut sebagai BBM dengan emisi yang ramah lingkungan.
"Artinya, Pertamax Green belum sepenuhnya disebut BBM ramah lingkungan. lantas bagaimana dengan harga produksinya. Jangan sampai harganya justru melampaui harga Pertamax", tegasnya.
Mantan aktivis KNPI itu menilai inovasi transisi energi sangat penting untuk dikembangkan, asalkan agenda tersebut tidak mempengaruhi harga BBM secara signifikan.
"Asalkan harga Pertamax Green masih sama atau setidaknya memiliki selisih yang kecil dengan harga pertalite saat ini. Saya kira itu tidak masalah asalkan harganya masih merakyat atau ekonomis", sambungnya.
Lebih lanjut, Sultan meminta agar pemerintah melalui kementerian terkait baik kementerian ESDM hingga kementerian Pertanian dan BRIN perlu dilibatkan dalam proses kajian Pertamax Green ini sehingga pemerintah dan DPR/DPD bisa memiliki insight yang cukup dalam menyusun kebijakan menindaklanjuti hasil kajian Pertamax Green.(adv)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
