Advertisement
Indonesia Positif

Bahas Layanan Rujukan Kesehatan, Komisi I DPRD Bontang Ajak Semua Rumah Sakit Rapat Kerja

Komisi I DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja bersama seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Bontang. Raker membahas keterkaitannya dengan Pelayanan Badan Penyelenggara Jamin ...

TIMES Indonesia,
Bahas Layanan Rujukan Kesehatan, Komisi I DPRD Bontang Ajak Semua Rumah Sakit Rapat Kerja
RSUD Taman Husada Bontang, salah satu rumah sakit di Kota Bontang yang bekerjasama dengan layanan BPJS Kesehatan (Foto: RSUD Taman Husada Bontang)
A-AA+

Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia

Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

BONTANG Komisi I DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja bersama seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Bontang. Raker membahas keterkaitannya dengan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Klinik Satelit 3 Bontang, Senin (4/12/2023).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang itu dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit PKT, Direktur Rumah Sakit Amalia, Direktur Rumah Sakit PT. Badak LNG, Kepala Klinik Satelit 3, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Bontang, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Direktur RSUD Taman Husada Bontang.

Advertisement

Dalam rapat Ketua Komisi I DPRD Bontang, Muslimin menjelaskan tujuan digelarnya rapat karena adanya keluhan masyarakat terkait sulitnya layanan rujukan jika menggunakan BPJS Kesehatan di beberapa rumah sakit Kota Bontang. 

Hal itu didasari atas sudah ada beberapa laporan dari masyarakat yang dipersulit dengan layanan kesehatan di rumah sakit.

“Ada beberapa yang masuk, mereka mengeluhkan mengalami kesulitan saat di RS tidak menunjukan surat rujukan sebelumnya. Jika tidak ada, maka tidak dilayani,” ucapnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, hal tersebut perlu dibenahi, pembenahan diharapkan datang dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang BPJS Kesehatan Kota Bontang.  

“Termasuk dengan pelayanan rujukan agar tidak terlalu menyulitkan masyarakat,” ungkap Muslimin Ketua Komisi I DPRD Bontang.

Advertisement

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Kusnadi
PenulisKusnadiSarjana Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (1997). Bergabung di TIMES Indonesia sejak 2016 Meliput berbagai topik dan isu termasuk politik, hukum, umkm,ekonomi kreatif, wisata, olahraga hingga seni dan budaya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia