Advertisement
Indonesia Positif

Abdul Haris Pertanyakan Insentif Guru TK dan PAUD

Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris mempertanyakan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Bontang. Sebab ada lapor ...

TIMES Indonesia,
Abdul Haris Pertanyakan Insentif Guru TK dan PAUD
Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Abdul Haris. (Foto: Sadam)
A-AA+

Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia

Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

BONTANG Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris mempertanyakan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Bontang. Sebab ada laporan, bahwa beberapa dari mereka belum menerima insentif dari pemerintah.

“Bagaimana dengan insentif para guru,” ujar Politikus Partai PKB, Selasa (21/11/2023).

Advertisement

Guru yang belum menerima insentif bukan dalam jangka waktu 1 tahun. Namun ada yang belum mendapatkan dalam waktu 4 tahun sampai 7 tahun.

Bahkan kata Haris, ada TK yang sudah berdiri sejak lama, tetapi gurunya hanya menerima BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan itupun dirasa kurang.

Sehingga muncul pertanyaan dari dirinya, apakah dari pihak pengurus tidak memperjuangkan tenaga pendidiknya untuk mendapatkan insentif.

“Saya belum tau karena belum ketemu dengan pengurusnya,” tutur dia.

Menanggapi, Kabid Pembina PAUD dan Pendidikan non Formal (PNF), Yuti Nurhayati mengatakan apabila membuat usulan insentif menggunakan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dan Pemkot Bontang menyesuaikan regulasi itu.

Advertisement

“Regulasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,” imbuhnya.

Adapun proses tersebut berada di Kemendigbud, meski yang sudah mengusulkan, Guru Paud yang sudah sarjana baik linear atau tidak linear.

“Kurang lebih 800 orang guru Paud memang diakui belum semua menerima insentif dari pemerintah. Karena ada yang belum memiliki NUPTK,” beber Kabid Pembina PAUD dan Pendidikan non Formal (PNF), Yuti Nurhayati saat bersama DPRD Bontang. (d)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Kusnadi
PenulisKusnadiSarjana Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (1997). Bergabung di TIMES Indonesia sejak 2016 Meliput berbagai topik dan isu termasuk politik, hukum, umkm,ekonomi kreatif, wisata, olahraga hingga seni dan budaya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia