Ingin Lanjutkan Membuka Yayasan untuk kaum Dhuafa, Warga Ini Mengadu ke Dewan
Warga Kecamatan Bontang Barat Nuraida meminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, agar memfasilitasi keinginannya untuk melanjutkan lagi kegiatan ...
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
BONTANG – \Warga Kecamatan Bontang Barat Nuraida meminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, agar memfasilitasi keinginannya untuk melanjutkan lagi kegiatan yayasan untuk memelihara dhuafa yang sebelumnya pernah dia dikelola.
Hal itu disampaikan Nuraida dalam reses salah satu Anggota DPRD Bontang yakni Abdul Malik di RT. 24 , Jalan Pontianak 4, Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Selasa, (12/12/2023).
"Dulu saya warga Bontang Baru, karena saya beli rumah di daerah sini, jadi saya menyampaikan ke bapak malam ini. Saya cuma orang biasa pak, saya dulu memiliki yayasan yang menampung dhuafa, anak yatim, dan orang yang terlantar," ungkapnya.
Nuraida mengatakan keinginannya untuk melanjutkan kembali kegiatan itu karena banyak dhuafa yang ingin masuk yayasannya, Namun Nuraida mengaku tidak sanggup sebab terkendala biaya.
"Saya, ingin melanjutkan tapi saya sudah tidak punya biaya pak. Dulu saya biayai enam belas orang pakai dana pribadi," ungkapnya.
Dirinya juga mengaku, sebelumnya pernah mengadu ke ajudan Wali Kota untuk disampaikan ke Wali Kota, dan kata dia sempat ditanggapi dan janji setelah pandemi Covid-19 selesai akan dibantu,
"Tapi ini sudah mau habis periode Wali Kota, apa bisa bapak bantu menyuarakan usulan saya ke pemkot, karena Bapak ini seperti bapak kami sebagai warga," timpalnya.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Abdul Malik mengatakan dirinya sangat mendukung keinginan mulia ibu Nuraida. Selain itu menurutnya, sudah semestinya pemkot ambil alih dalam hal tersebut.
"Saya sangat support, ringkasnya itu kan orang susah sudah pasti menjadi tanggung jawab negara, secara regulasi tidak menutup kemungkinan," imbuhnya.
Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyarankan agar pemkot melalui Dinas terkait bisa menanggapi keluhan Nuraida.
"Paling tidak pemerintah mendampingi atau bisa juga dengan mengkolaborasikan dengan potensi daerah seperti Baznas bersama dinas sosial," terangnya. (d)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
