Advertisement
Indonesia Positif

Viral Satpol PP Garut, DPR RI: Jangan Pertontonkan Ketidaknetralan, Bawaslu Harus Tindaklanjuti

Viral di media sosial video berdurasi 19 detik sejumlah Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungan kepada cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka. Kini, netralitas aparat p ...

TIMES Indonesia,
Viral Satpol PP Garut, DPR RI: Jangan Pertontonkan Ketidaknetralan, Bawaslu Harus Tindaklanjuti
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. (FOTO: Dok. DPR)
A-AA+

Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia

Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

JAKARTA Viral di media sosial video berdurasi 19 detik sejumlah Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungan kepada cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka. Kini, netralitas aparat pemerintahan disorot tajam.

Belakangan, muncul klarifikasi bahwa Satpol PP yang tampil dalam video itu disebut bukan ASN. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 2 (Jabar) DPP Partai NasDem Saan Mustopa meminta tindakan tegas Bawaslu. 

Advertisement

“Seharusnya ya walaupun mereka merasa bukan ASN, bukan PNS, mereka itu kan bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya netral. Ya jangan mempertontonkan seperti itulah, pakai seragam, pake kameramen lalu ikrar,” kata Saan kepada wartawan, Rabu (3/1/24)

“Kita berharap Bawaslu tindaklanjuti, atas apa yang terjadi di Garut,” tegas Saan. 

Sebagai pimpinan Komisi II DPR RI yang juga membidangi politik pemerintahan dalam negeri, Saan mengaku akan meminta penjelasan resmi Bawaslu atas kasus di Garut.

“Nanti minggu depan sudah masuk masa sidang, nanti kita minta penjelasan dari bawaslu sudah sejauh mana dia menyikpai dan menindaklanjuti kasus Satpol PP di Kab Garut itu,” tutur Saan. 

Lebih lanjut, menyikapi banyaknya kritik dari publik atas potensi tidak netralnya aparat pemerintahan, Saan mengingatkan bahwa mereka yang ada di dalam pemerintahan harus menjadi teladan di masyarakat. 

Advertisement

“Khususnya jajaran aparat baik Pusat provinsi maupun Kabupaten kota, dia harus menjadi teladan dari kenetralitasan. Makanya sikapnya harus terjaga, dan menghindari, menjauhi, tindakan-tindakan yang bisa menciderai netralitas aparat di semua jajaran, karena itu akan menciderai pemilu kita,” pungkas Saan yang juga Ketua DPW NasDem Jawa Barat ini.

Setelah viral, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. 

Eko mengaku malu atas perilaku anggotanya. Mereka langsung disidang etik dan disanksi skorsing tanpa tanjangan. 

"Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini siang tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas," jelas Eko, Selasa (2/2024) malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. (d)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Rafyq Panjaitan
PenulisRafyq PanjaitanSarjana Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Angkatan 2012, Lulus 2016). Bergabung di TIMES Indonesia sejak Januari 2023. Meliput berbagai topik, termasuk politik, hukum, sains, seni, budaya dan isu internasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia