Wali Kota Samarinda Pimpin Pembongkaran Tepi Sungai Karang Mumus untuk Pengendalian Banjir

TIMESINDONESIA, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun memimpin kegiatan pembongkaran tepi Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Hotel JB di Jalan KH Agus Salim. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengendalian banjir yang menjadi komitmen bersama pemerintah dan warga Kota Samarinda dalam mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. 

Dalam pernyataannya, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa pembongkaran bangunan di tepi sungai adalah langkah penting dalam rangka normalisasi Sungai Karang Mumus.

Advertisement

"Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari program pengendalian banjir yang menjadi amanat segenap warga Kota Samarinda. Selain itu, normalisasi SKM meliputi pengerukan sedimentasi dan pembebasan dari gangguan bangunan atau utilitas apapun yang ada di sekitar bantaran sungai," ujar Andi Harun di sela-sela pembongkaran, Selasa (9/7/2024).

Andi Harun menjelaskan bahwa upaya pengendalian banjir membutuhkan waktu dan dana yang cukup besar, sehingga dilakukan secara bertahap.

"Pengendalian banjir ini butuh waktu, terutama dari sisi keterjangkauan anggaran yang pemerintah miliki, sehingga dibagi dalam beberapa segmen. Salah satu yang terus dipastikan berlanjut adalah pembongkaran atau pembebasan setiap bangunan yang berada di bantaran sungai, karena kita harus memastikan bahwa air bisa mengalir ke sungai dengan lancar," tambahnya.

Selain pembongkaran bangunan di tepi sungai, pemerintah juga fokus pada pengelolaan dan rehabilitasi drainase.

"Secara paralel, kita lakukan pengurusan dan pengelolaan sungai sekaligus merehabilitasi drainase yang ada. Ini adalah upaya menyeluruh untuk memastikan aliran air tidak terhambat dan dapat mengurangi risiko banjir," jelas Andi Harun.

Wali Kota juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, TNI, Polri, dan semua pihak yang mendukung kegiatan pemerintah, khususnya dalam program pengendalian banjir.

"Saya sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh pendukung kegiatan pemerintah. Diharapkan kerjasama ini terus berlanjut, karena pengendalian banjir adalah kebutuhan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja," ungkapnya.

Sebagai contoh, Kota Jakarta juga menghadapi tantangan serupa dalam mengatasi masalah banjir. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah normalisasi Sungai Ciliwung. Program ini meliputi pengerukan sungai, pembangunan tanggul, serta pembebasan lahan dan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kala itu, menyatakan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai aliran air yang bebas dari hambatan.

"Normalisasi Sungai Ciliwung adalah upaya untuk mengurangi risiko banjir dengan memastikan aliran air tidak terhambat. Ini adalah langkah penting dalam pengendalian banjir di Jakarta," ujar Andi Harun.

Di Bandung, Pemerintah Kota juga telah melakukan upaya serupa dengan program normalisasi Sungai Citarum. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Normalisasi Sungai Citarum mencakup pengerukan sedimentasi, penataan bantaran sungai, serta penanaman vegetasi untuk mengurangi erosi dan meningkatkan kualitas air.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, menyatakan bahwa normalisasi Sungai Citarum adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko banjir.

"Normalisasi Sungai Citarum adalah wujud nyata dari komitmen kita untuk menjaga lingkungan dan mengurangi risiko banjir. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan penuh kesadaran," katanya.

Upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sungai bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Samarinda, dengan dukungan penuh dari masyarakat dan instansi terkait, optimis bahwa langkah-langkah yang diambil akan memberikan hasil yang positif dalam mengatasi masalah banjir yang telah menjadi masalah tahunan di wilayah tersebut.

Dengan upaya yang berkesinambungan dan kerjasama yang solid, diharapkan Kota Samarinda dapat terbebas dari ancaman banjir dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh warganya. Program pengendalian banjir ini adalah bagian dari visi besar untuk menciptakan Kota Samarinda yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari bencana banjir. (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.