Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Polbangtan Malang Gelar Workshop dan Public Hearing

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang) menyelenggarakan Workshop Tracer Study dan Public Hearing Rintisan PMB Jalur Pola Pembibitan pada Sabtu (27/7/2024) di Hotel Grand Swiss Belhotel, Surabaya. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Polbangtan Malang.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kunci keberhasilan pertanian adalah dengan peningkatan pelayanan publik.

Advertisement

"Saya telah menginstruksikan seluruh pegawai Kementerian Pertanian, termasuk saya, untuk berperan sebagai pelayan rakyat. Sebab, pelayanan publik adalah kunci keberhasilan sektor pertanian," tegas Menteri Pertanian.

Senada dengan Menteri Pertanian, Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, memaparkan pentingnya inovasi dalam menentukan kualitas pelayanan publik. "Inovasi menentukan kualitas pelayanan publik. Semakin baik inovasi yang kita lakukan, pelayanan yang diberikan akan lebih maksimal lagi, terutama pada UPT-UPT di bawah BPPSDMP yang tugasnya mengutamakan pelayanan," ujar Dedi.

Sebagai lembaga pendidikan vokasi di bawah naungan BPPSDMP Kementerian Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang menyelenggarakan 5 layanan publik, antara lain Penerimaan Mahasiswa Baru, Legalisir Ijazah, Pembelajaran, Penyewaan Sarana Prasarana serta Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan.

Direktur Polbangtan Malang, Setya Budhi Udrayana, dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan public hearing adalah untuk mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak terkait penerapan standar pelayanan publik. 

“Kegiatan public hearing ini menjadi wadah bagi kami untuk menggali masukan dari berbagai pihak terkait standar Pelayanan Publik Polbangtan Malang dan berdiskusi terkait potensi rintisan pola pembibitan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru,” ujar Udrayana.

Dalam kegiatan Public Hearing ini, Polbangtan Malang turut menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin, yang memberikan penjelasan tentang pencegahan maladministrasi dengan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan, komitmen pimpinan unit kerja serta mengelola pengaduan internal secara profesional.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan pembiasaan budaya pelayanan prima, pemenuhan standar pelayanan, penilaian kepuasan pelayanan (SKM), FKP, dan pengembangan inovasi pelayanan,” ujar Agus.

Dalam kegiatan Public Hearing ini, Polbangtan Malang telah mengeluarkan Standar Pelayanan Publik tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah dengan penyesuaian tarif pelayanan yang terbaru. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan media partner TIMES Indonesia (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.