Kepada Pjs Bupati Purworejo, Direktur BOB Bilang Begini

TIMESINDONESIA, PURWOREJO – Pejabat Sementara atau Pjs Bupati Purworejo, Jawa Tengah,  Endi Fais Effendi untuk pertama kalinya melakukan kunjungann kerja atau kunker di Obyek Wisata Glamping De Loano,  Kamis (17/10/2024) petang.

Dalam sambutannya Endi mengungkapkan bahwa Peran Badan Otorita Borobudur atau BOB sangat penting dalam perkembangan pariwisata dan sosial bagi masyarakat disekitarnya, terutama di Kabupaten Purworejo. Glamping DeLoano diharapkan dapat membangun ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan kearifan dan budaya lokal.

Advertisement

Cita-cita tersebut tentunya harus dilakukan dengan sinergitas antara Pemerintah Daerah, BOB, Perhutani dan masyarakat sekitar secara berkesinambungan.

Pjs Bupati Purworejo, Endi Fais Effendi Purworejo,  Borobudur,  Pariwisata, Glaming DeLoano  (FOTO: Hery Priyantono/ TIMES Indonesia)

Pada kesempatan itu, Pjs Bupati berdialog dua arah dengan Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin dan menikmati legen, salah satu minuman khas yang disediakan disana.

Lebih lanjut Pjs Bupati menyampaikan, Glamping DeLoano sangat potensial dalam perkembangan pariwisata.

Hal itu didukung oleh suasana alamnya yang masih asri, hawanya sejuk dan masyarakat yang sangat ramah. Artinya hanya perlu membuat masterplan dan terus dijalankan secara berkelanjutan.

"Pariwisata yang terintegrasi itu tidak hanya menyediakan tempatnya saja. Tetapi perlu penyangga utama, misalnya ketersediaan SDM, makanan yang enak, suasana yang ramah dan akses yang mudah," ujarnya. 

Dikatakan juga, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan pariwisata potensial. Walaupun dalam pelaksanaannya sangat diperlukan pengkajian-pengkajian yang mendalam. 

"Pembangunan pariwisata tidak hanya untuk saat ini, tetapi sampai puluhan tahun kedepannya," ucap Endi.

Direktur BOB,  Agustin Peranginangin melaporkan bahwa progresnya adalah menyelesaikan tahap awal dari Perpres 46 yaitu tentang 50 hektar lahan sebagai hak  pengelolaan. Namun dengan adanya regulasi baru dalam point ini, pemerintahan baru nanti diharapkan dapat menindaklanjuti 250 hektar sisa lahan tentu akan diksanakan pelepasan.

"Tentunya akan ada rekomendasi dari provinsi dan kabupaten terkait tata ruang maupun juga rekomendasi teknis dari gubernur terkait regulasi yang ada," lapornya.

Ia menambahkan karena akses yang masih terbatas maka dilakukan event yang terbatas untuk musik dan olahraga. "Minggu kemarin kita baru saja mengadakan Biosferun, terpaksa kita start dan finish di bawah. Karena pesertanya lebih dari 1000 orang," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.