Kemenkumham Jabar Siapkan Strategi Pemantauan Pilkada 2024 di 33 UPT

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada 27 November, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) menggelar rapat persiapan pemantauan Pilkada 2024.

Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024 terkait pemantauan PILKADA 2024 yang berlangsung pada Senin 25 November 2024. 

Advertisement

Arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, disampaikan oleh Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ave Maria Sihombing, kepada jajaran terkait.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Candra Kushendar, serta Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari.

Hasbullah menegaskan pentingnya pemantauan Pilkada sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia (P5HAM).

"Pilkada adalah momen penting dalam hak turut serta dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pemantau independen, dan masyarakat sipil untuk memastikan kelancaran Pilkada 2024," ujarnya.

Selain memantau pelaksanaan Pilkada, Kemenkumham Jabar juga menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari berbagai pihak, seperti masyarakat, organisasi politik, dan LSM. Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Candra Kushendar menyampaikan bahwa persiapan teknis di 33 UPT Pemasyarakatan menjadi fokus utama. Hal ini mencakup rekapitulasi daftar pemilih serta solusi atas kendala teknis yang dihadapi pada pemilu sebelumnya.

Selain itu, usulan regulasi khusus untuk penghuni Lapas dan Rutan, seperti kemudahan dalam pencoblosan di luar wilayah penerbitan KTP, menjadi sorotan penting dalam rapat ini.

Kemenkumham Jabar juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kanal media resmi. Hasil pemantauan akan dilaporkan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Plt. Direktur Jenderal Layanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.

"Dengan kolaborasi berbagai pihak, Kemenkumham Jabar berkomitmen mendukung pelaksanaan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," katanya menandaskan. (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.