Dinsos Kabupaten Probolinggo Fasilitasi Pengukuran Bantuan Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap warga penyandang disabilitas. Salah satu bentuk konkret perhatian tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pengukuran bantuan kaki palsu buat ibu rumah tangga dari Kecamatan Pakuniran dan seorang remaja dari Kecamatan Krucil.

Proses pengukuran bantuan kaki palsu berlangsung di Kantor Dinsos Kabupaten Probolinggo pada Jum'at (11/4/2025). Kedua orang penerima manfaat tersebut didampingi langsung oleh Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto bersama dengan pendamping dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pakuniran dan Krucil.

Advertisement

Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto mengatakan pengukuran kaki palsu merupakan langkah awal dari rangkaian proses pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

“Program ini merupakan bentuk atensi dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat disabilitas. Kami memfasilitasi usulan kepada Kementerian Sosial RI dan hasilnya salah satu bentuk bantuannya adalah alat bantu mobilitas berupa kaki palsu,” katanya.

Rachmad menerangkan program ini merupakan arahan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang menginginkan agar Dinas Sosial menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan dari pemerintah pusat. “Kami diminta untuk tanggap dan mampu memfasilitasi penyandang disabilitas agar bisa hidup lebih mandiri serta tidak merasa terdiskriminasi,” jelasnya.

Menurut Rachmad, tujuan utama dari pemberian alat bantu seperti kaki palsu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian para penyandang disabilitas. "Dengan kaki palsu, penerima bantuan diharapkan dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih leluasa dan percaya diri," terangnya.

Selain itu, Dinsos menekankan bahwa alat bantu bukan hanya membantu secara fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang besar. Kemandirian yang meningkat dapat mendorong rasa percaya diri dan harga diri penyandang disabilitas serta memperluas peluang mereka dalam pendidikan, pekerjaan maupun kegiatan sosial.

“Semakin mandiri mereka, semakin luas juga kesempatan mereka untuk berkembang. Ini bukan sekedar alat, tapi harapan untuk hidup lebih baik,” terangnya.

Rachmad menerangkan Dinsos membuka peluang bagi warga penyandang disabilitas lainnya yang membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu jalan, alat bantu dengar atau alat bantu penglihatan. "Masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui pendamping TKSK di kecamatan masing-masing atau langsung melalui perangkat desa dan kecamatan," ujarnya.

Lebih lanjut Rachmad menegaskan bantuan yang disalurkan pemerintah meliputi berbagai jenis alat bantu tergantung kebutuhan masing-masing individu. Di antaranya kaki palsu (prostesis), kursi roda, alat bantu jalan seperti tongkat dan walker, alat bantu pendengaran hingga perangkat lunak khusus untuk membantu komunikasi dan pembelajaran.

“Dengan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, kami berharap lebih banyak masyarakat yang bisa dibantu. Yang penting, masyarakat tahu jalurnya. Bisa lewat TKSK, desa atau kecamatan. Nanti akan kami tindak lanjuti,” tambahnya.

Setelah tahap pengukuran jelas Rachmad, proses pembuatan kaki palsu akan segera dilanjutkan. Dinsos menargetkan bahwa alat bantu tersebut bisa diterima oleh para penerima manfaat dalam waktu kurang dari satu bulan. Proses ini dilakukan oleh penyedia resmi yang telah bekerja sama dengan Kemensos.

“Insya Allah alat bantu berupa kaki palsu akan diserahkan sebelum akhir bulan. Kami upayakan cepat agar para penerima bisa segera menggunakannya,” ungkapnya.

Rachmad menerangkan program bantuan untuk penyandang disabilitas ini juga sejalan dengan misi menciptakan masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas. Pemerintah berharap bahwa dengan penyediaan alat bantu yang sesuai, tidak ada lagi warga yang merasa tertinggal atau dipinggirkan hanya karena keterbatasan fisik.

“Dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga pendamping sosial, kita ingin menciptakan lingkungan yang terbuka dan menghargai keberagaman,” pungkas Rachmad.

Dinsos menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Bantuan kaki palsu gratis ini diharapkan menjadi awal dari berbagai program berkelanjutan yang mampu menyentuh lebih banyak warga yang membutuhkan.

"Bagi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan serupa, cukup berkoordinasi dengan pendamping TKSK atau perangkat desa dan kecamatan terdekat. Pemerintah siap hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan sosial di Kabupaten Probolinggo," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.