Gudang Garam Ungkap Dampak Cukai, DPR Janji Tinjau Ulang

TIMESINDONESIA, MALANG – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III YFR Hermiyana, melakukan kunjungan kerja ke PT Gudang Garam Tbk untuk menyerap aspirasi dan meninjau langsung kondisi terkini industri hasil tembakau (IHT).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani memaparkan capaian kinerja DJBC tahun 2024, termasuk outlook cukai dan langkah-langkah strategis pemberantasan rokok ilegal. Askolani menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai.

Advertisement

Manajemen PT Gudang Garam Tbk, yang diwakili oleh Kepala Divisi Freedy, menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi perusahaan akibat kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun terakhir. “Kenaikan tarif menyebabkan penurunan produksi dan pendapatan kami secara signifikan. Harga jual eceran yang tinggi juga berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” ujarnya.

Freedy menambahkan, tren penurunan tersebut turut berdampak pada performa saham perusahaan. Ia berharap DPR dan pemerintah dapat merumuskan kebijakan cukai yang berimbang, sehingga pabrik-pabrik golongan I dapat bertahan dan tetap memberikan kontribusi pada penerimaan negara serta penyerapan tenaga kerja.

Meski menghadapi tantangan, PT Gudang Garam mengapresiasi kelancaran penyediaan pita cukai oleh DJBC, yang menurut mereka sangat membantu proses produksi.

Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto, mengakui bahwa penurunan kinerja tidak hanya dialami oleh Gudang Garam, melainkan dirasakan oleh seluruh pabrik rokok golongan I. Ia menekankan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam menjaga kelangsungan sektor ini. “Meski tren menurun, kita harus bersama-sama mencari jalan keluar agar penerimaan negara tetap optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Eric Hermawan menyoroti maraknya pelanggaran cukai di wilayah Madura. Ia mengusulkan pembentukan skema khusus, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Cukai, sebagai upaya strategis menekan pelanggaran tersebut secara sistemik.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi DPR dan pemerintah dalam mendalami kondisi riil industri hasil tembakau. Selain sebagai penyerap tenaga kerja yang besar, industri ini juga berperan sebagai penyokong signifikan penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai.

“Harapan kami, kunjungan ini dapat menjadi titik awal untuk menata industri hasil tembakau secara lebih berkeadilan, tidak hanya dari sisi penerimaan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor ini,” tutup Mukhamad Misbakhun, Ketua DPR Komisi XI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.