Rekomendasi LKPJ Bupati, DPRD Banyuwangi Soroti Kekosongan Kepemimpinan di Sejumlah OPD

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi memberikan sorotan tajam terhadap kekosongan kepemimpinan yang terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. 

Pernyataan tersebut dilontarkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024, Kamis (17/4/2025).

Advertisement

Dalam rapat paripurna  yang dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, jajaran kepala SKPD, Camat, Lurah, serta anggota dewan lintas fraksi tersebut, Michael Edy Hariyanto menekankan pentingnya pengisian jabatan definitif untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan pembangunan.

“Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat sekaligus akselerasi penyelenggaraan Pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan agar penataan pegawai secara tepat dan dapat mengambil Keputusan, oleh sebab itu agar Pelaksana Tugas (Plt) pada suatu jabatan segera ditunjuk pejabat definitive,” tegas Michael di hadapan para hadirin.

Lebih lanjut, DPRD Banyuwangi juga menyoroti kemandirian fiskal Pemkab Banyuwangi yang dinilai masih rendah. Dengan sumber pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di kisaran tidak lebih dari 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dewan merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD. Pemanfaatan potensi Pulau Tabuhan dan pengelolaan sampah.

“Optimalisasi Penciptaan iklim investasi dan usaha yang baik dan sehat guna menumbuh kembangkan UMKM maupun Investor sehingga dapat semakin mengurangi pengangguran sekaligus menambah potensi Pendapatan pada PAD Banyuwangi,” ujar Michael.

Selain isu kepemimpinan dan fiskal, DPRD Banyuwangi juga memberikan catatan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Dewan menemukan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau belum terbayar pada tahun anggaran berjalan dan baru diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya di beberapa SKPD. Dewan berharap Pemkab Banyuwangi lebih teliti dalam perencanaan anggaran dan kegiatan di masa mendatang.

Perhatian terhadap program strategis daerah juga menjadi bagian dari rekomendasi DPRD.

Michael menyampaikan agar progres menuju Banyuwangi Universal Health Coverage (UHC) terus diakselerasi dengan berbagai strategi, sejalan dengan jaminan kemudahan layanan kesehatan melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Tak hanya itu, dewan juga meminta kajian ulang terhadap program dan kegiatan ketersediaan air untuk mendukung sektor pertanian. Di tengah potensi sumber daya air yang mengering, pembangunan infrastruktur fisik seperti dam dan saluran irigasi dinilai kurang berdampak signifikan terhadap upaya swasembada pangan.

“Kami meminta agar segera dirumuskan grand desain antisipasi bahaya banjir melalui perencanaan yang matang dan komprehensif, kebijakan pengelolaan sampah dan penataan lingkungan hidup yang tepat,” ungkap Michael.

Meski demikian, Michael memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemkab Banyuwangi secara umum. Dia mengakui adanya perbaikan pada indikator makro seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, serta tingkat pengangguran yang semakin menurun. 

Menanggapi berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, menyatakan pihaknya menyambut baik masukan konstruktif tersebut. Menurutnya, rekomendasi dari lembaga legislatif akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.

“Kami berterima kasih atas masukan dari teman-teman DPRD. Rekomendasi ini akan menjadi panduan kami dalam menyusun dan melaksanakan program yang akan datang,” pungkas Mujiono. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.