Indonesia Positif

Survei The Republic Institute: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintahan Fawait-Djoko Capai 82,8 Persen

Senin, 26 Mei 2025 - 20:38 | 29.35k
Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto (Foto : M.Abdul Basid / TIMES Indonesia)
Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto (Foto : M.Abdul Basid / TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JEMBER

Lembaga survei The Republic Institute mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mencapai 82,8 persen

Advertisement

Dalam kategori pengentasan kemiskinan, tingkat kepuasan publik terhadap model kepemimpinan mereka tercatat sebesar 83,1 persen.

Direktur The Republic Institute Sufiyanto mengatakan bahwa pasangan Fawait-Djoko menempati posisi lima besar dalam sejumlah kategori penilaian kepuasan masyarakat.

"Mereka menempati posisi terbaik ketiga dalam optimalisasi swasembada pangan dengan tingkat kepuasan 79,4 persen, terbaik kedua dalam pembangunan infrastruktur dengan 81,8 persen, dan terbaik pertama dalam pembangunan desa serta pemberantasan kemiskinan sebesar 83,1 persen," ujar Sufiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (26/5/2025).

Survei dilakukan secara tatap muka pada 15–22 Mei 2025 dengan metode stratified random sampling yang proporsional berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Margin of error survei sebesar 2,1 persen.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyambut hasil survei tersebut sebagai tantangan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Jember.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja, terutama karena tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Selamat atas penilaian kinerja dari lembaga survei. Ini menjadi pemecut bagi Bupati dan Wakil Bupati untuk terus bekerja maksimal demi masyarakat Jember," kata Halim.

Selain itu, Halim mengatakan jika saat ini salah satu layanan yang paling dirasakan masyarakat adalah program pelayanan kesehatan gratis.

Namun, tantangan ke depan adalah penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Pemkab harus menggandeng seluruh pihak untuk menurunkan angka kemiskinan. Bupati dan wakil bupati tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan birokrasi, pemerintah pusat, dan elemen lainnya,” pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Dody Bayu Prasetyo
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES