Insiden Pembacokan di Sumut, Martin Gerindra Ingatkan Pentingnya Perlindungan APH Termasuk Jaksa
Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menyoroti kasus pembacokan dua pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang yang diduga terkait penanganan perkara hukum.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menyoroti kasus pembacokan dua pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang yang diduga terkait penanganan perkara hukum.
Menurut Martin, kejadian ini menegaskan pentingnya perlindungan bagi penegak hukum, seperti yang menjadi concern Presiden Prabowo Subianto.
Dua pegawai Kejari Deli Serdang, Jhon Wesli Sinaga (jaksa fungsional) dan Acensio Hutabarat (staf tata usaha), menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal saat memanen sawit di ladang pribadi, Sabtu (24/5). Keduanya mengalami luka serius di lengan, termasuk patah tulang, dan kini dirawat di RSUD Amri Tambunan, Lubuk Pakam.
Martin Tumbelaka, anggota Fraksi Gerindra di Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum, menyatakan keprihatinannya atas insiden ini.
"Ini menunjukkan risiko tinggi yang dihadapi penegak hukum, terutama jaksa yang menangani kasus-kasus sensitif. Negara harus hadir memberikan perlindungan maksimal," kata Martin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/5).
Martin menambahkan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan pentingnya dedikasi dan integritas penegak hukum, agar negara bersih dari praktik korupsi. Karena itu, Martin memandang sikap Presiden Prabowo yang ingin menjaga keamanan jaksa.
"Butuh kolaborasi dari berbagai elemen bangsa untuk memastikan penegak hukum bisa bekerja tanpa ancaman," ujarnya.
Kasus pembacokan ini juga menyoroti kerentanan jaksa di lapangan. Martin mendorong evaluasi sistem pengamanan, termasuk perlindungan proaktif bagi jaksa yang menangani kasus berisiko tinggi.
Lalu, kata Martin, koordinasi intensif antara kejaksaan dengan pihak lainnya untuk mitigasi ancaman. Kemudian, pemantauan kasus-kasus sensitif yang berpotensi memicu kekerasan terhadap penegak hukum.
"Kami akan memanggil pihak terkait di Komisi III untuk membahas langkah konkret pencegahan kekerasan terhadap jaksa," tambah Martin.
Martin menegaskan insiden Deli Serdang menjadi pengingat betapa berbahayanya tugas penegak hukum di Indonesia. Martin mengharapkan keamanan jaksa dan institusi hukum lainnya semakin terjamin.
"Kami berharap kasus ini segera diusut tuntas dan menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan penegak hukum di Indonesia," tutup Martin. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
