BKN dan Pemprov Jatim Percepat Manajemen Talenta untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
BKN RI berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mempercepat implementasi manajemen talenta di 38 kabupaten/kota.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
MALANG – Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mempercepat implementasi manajemen talenta di 38 kabupaten/kota. Inisiatif ini dianggap krusial untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan serta menyelaraskan pelaksanaan program dari tingkat nasional hingga daerah.
"Ini bagian dari upaya konsolidasi agar tata kelola pemerintahan lebih efektif. Sesuai arahan Presiden Prabowo, BKN diminta mempercepat transformasi birokrasi agar program pemerintah berjalan seiring dari pusat hingga daerah," ungkap Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, saat menghadiri Rakor di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025).
Zudan menjelaskan bahwa manajemen talenta akan menggantikan mekanisme lama seperti open bidding dan job fit. Sistem baru ini dinilai lebih efektif karena menyesuaikan penempatan ASN dengan potensi dan kompetensi masing-masing. "Kami dorong agar satu pintu menggunakan sistem ini. Prosesnya lebih cepat, hasilnya lebih tepat. Saya apresiasi dukungan Gubernur Jatim dan 38 kepala daerah yang menandatangani komitmen bersama ini," tuturnya.
Kepala BKN Nasional saat menandatangani nota kesepakatan bersama Bupati dan Walikota Jawa Timur manajemen talenta yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang Kamis 24 Juli 2025.( foto: Adhitya Hendra/TIMES Indonesia)
Secara nasional, sekitar 200 instansi telah mengembangkan sistem manajemen talenta, tetapi baru 30 yang mengimplementasikannya secara menyeluruh. Zudan berharap dukungan Jawa Timur dapat mendorong peningkatan angka tersebut secara signifikan.
BKN juga menjalin kerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar untuk memetakan potensi 5,2 juta ASN sebagai dasar pembentukan talent pool nasional. "Jika Presiden membutuhkan talenta di bidang tertentu, kami siap menyediakannya. Satu juta ASN akan dipetakan berdasarkan potensi dan kompetensi," jelasnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam rakor tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja birokrasi. "Kehadiran mereka jadi bukti semangat reformasi birokrasi. Konsolidasi seperti ini akan terus kami dorong," kata Khofifah.
Dalam rakor itu, 38 bupati/wali kota se-Jawa Timur turut menandatangani komitmen percepatan dan keberlanjutan manajemen talenta bagi instansi di wilayah kerja Kantor Regional BKN Surabaya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
