Beban Dengue Tinggi: Pentingnya Aksi Kolaboratif Cegah Lonjakan Kasus di Musim Hujan

JAKARTA – Sebagai bagian dari upaya memperkuat kewaspadaan terhadap peningkatan kasus dengue di musim hujan, Takeda bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyelenggarakan acara media briefing bertajuk “Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue”. Acara ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor yang bekelanjutan sebagai landasan tatalaksana dengue. Komitmen ini kembali menjadi sorotan saat Indonesia dibayangi risiko peningkatan kasus dengue, salah satunya karena perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. 

BMKG memprediksi bahwa musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan dimulai lebih awal pada bulan Agustus di beberapa wilayah, dengan puncaknya diperkirakan antara November dan Desember 2025, serta Januari hingga Februari 2026 di Kalimantan bagian timur. Hal ini meningkatkan risiko bahaya hidrometeorologi, termasuk banjir, tanah longsor, dan angin kencang, faktor yang dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk dan memperluas penularan penyakit seperti dengue.5,6

Menanggapi situasi tersebut, Derek Wallace, President, Global Vaccine Business Unit, Takeda Pharmaceuticals, menyatakan, dalam lima tahun terakhir, dunia mengalami peningkatan signifikan kasus dengue, terutama di kawasan Amerika. Hingga akhir April 2024, lebih dari 7,6 juta kasus telah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), termasuk lebih dari 16.000 kasus berat dan lebih dari 3.000 kematian.

Data dari Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa Indonesia masih menyumbang sekitar 66 persen kematian akibat dengue di Asia tahun lalu, sekaligus menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi di kawasan Asia pada 2024. Namun di tengah tren peningkatan global tersebut, Indonesia justru berhasil menekan laju kasus dengue secara signifikan pada tahun 2025, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi dan mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pengendalian dengue.

“Untuk mempertahankan momentum ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta untuk memperkuat pencegahan, memperluas jangkauan edukasi masyarakat, serta memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus di masa mendatang,” ungkapnya pada Minggu (2/11/2025). 

dr. Prima Yosephine, MKM, Pelaksana Harian Direktur Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengintensifkan upaya penanggulangan Dengue melalui pendekatan komprehensif multi-sektoral. Sesuai dengan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue 2021–2025, Kementerian Kesehatan, bersama dengan pemerintah daerah, WHO, perhimpunan medis, akademisi, dan mitra sektor swasta, telah memperkuat surveilans, pengendalian vektor, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perluasan akses terhadap langkah-langkah pencegahan dan perlindungan.

Menurutnya, apabila mencermati tren dalam dua dekade terakhir, kasus Dengue di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2005 tercatat 95.279 kasus, meningkat menjadi 114.720 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 257.271 kasus pada 2024. Situasi sampai 28 Oktober 2025, telah dilaporkan 131.393 kasus dan 544 kematian. Data ini menunjukkan bahwa Dengue masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan. Kemajuan yang telah dicapai sejauh ini mencerminkan kepemimpinan dan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam memerangi Dengue.

“Kami menyadari bahwa pekerjaan ini masih belum selesai. Dengue tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius. Kementerian Kesehatan tetap teguh dalam komitmen untuk menanggulangi Dengue dan mewujudkan target global dan Nasional untuk mencapai Nol Kematian Akibat Dengue pada tahun 2030. Mencapai tujuan ini membutuhkan kolaborasi berkelanjutan di semua sektor untuk mempercepat inovasi, memastikan akses yang adil terhadap solusi pencegahan Dengue, dan membangun ketahanan masyarakat sehingga setiap orang Indonesia dapat hidup bebas dari ancaman Dengue,” sebutnya. 

Tidak hanya mengancam jiwa, dengue juga menimbulkan beban signifikan bagi keluarga dan sistem kesehatan nasional yang membiayai pengobatan. Disampaikan oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menjelaskan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami gejala DBD dijamin oleh Program JKN dan dapat langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar untuk pemeriksaan, pengobatan, dan layanan penunjang. Jika menurut penilaian medis perlu penanganan lanjutan, peserta akan dirujuk ke rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

“Proses rujukan dilakukan berdasarkan indikasi medis dan kondisi klinis, bukan semata jenis penyakit atau permintaan peserta. Masih banyak yang keliru mengira DBD tidak bisa dirujuk, padahal tetap dijamin dalam Program JKN, dapat ditangani di FKTP sesuai kewenangan dokter, dan bisa dirujuk bila ada indikasi medis,” ujar Prof. Ghufron.

Ia menambahkan, ketentuan ini mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Dari 736 daftar penyakit dalam SKDI, 144 di antaranya termasuk DBD merupakan kompetensi wajib dokter FKTP. Panduan penanganannya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022, HK.01.07/Menkes/1936/2022, serta Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Infeksi Dengue Anak dan Dewasa.

“Selain berdampak pada pasien dan masyarakat, dengue juga menimbulkan beban besar bagi sistem kesehatan dan perekonomian nasional. Dari sisi pembiayaan, data BPJS Kesehatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, biaya klaim perawatan pasien demam dengue dan DBD tercatat sebesar Rp626 miliar, meningkat menjadi Rp1,39 triliun pada 2022, dan mencapai lebih dari Rp1,26 triliun pada 2023. Angka ini lebih dari dua kali lipat pada 2024, dengan total klaim Rp2,9 triliun untuk lebih dari satu juta kasus rawat inap. Tren ini menunjukkan bahwa dengue masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian dengue perlu terus diperkuat secara berkelanjutan. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta mitra swasta seperti Takeda, guna memperkuat strategi pencegahan dan mendukung pencapaian target Zero Dengue Deaths 2030,” terang Prof. Ghufron.

Dari sisi klinis, Penasihat Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD, KAI, menegaskan bahwa infeksi dengue pada kelompok dewasa, khususnya mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbiditas), dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak terdeteksi sejak dini.

“Pasien dengan hipertensi dapat mengalami kondisi 2–3 kali lebih berat, sedangkan pasien obesitas 1,5–2 kali lebih berat, diabetes 3–5 kali, bahkan pada pasien dengan gangguan ginjal kronis, tingkat keparahan bisa mencapai hingga tujuh kali lipat. Lebih lanjut, infeksi dengue juga berdampak nyata terhadap produktivitas dan kualitas hidup penderita. Berdasarkan studi kasus tahun 2018–2020 terhadap 45 karyawan yang terinfeksi dengue, rata-rata mereka harus absen selama enam hari kerja. Bahkan, dua dari tiga di antaranya masih mengalami kelelahan selama beberapa minggu setelah dinyatakan sembuh. Apabila seseorang kembali terinfeksi dengue, risiko terjadinya dengue berat akan meningkat secara signifikan,” jelasnya. 

Menurut Prof. Samsuridjal, pencegahan dan deteksi dini merupakan langkah krusial untuk mencegah kondisi darurat medis. Ia juga menekankan pentingnya memperluas cakupan imunisasi sebagai bagian dari strategi pencegahan yang komprehensif.

“Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI telah merekomendasikan vaksin dengue ke dalam jadwal imunisasi dewasa untuk bisa melindungi orang dewasa dan lanjut usia. Pencegahan dengue adalah tanggung jawab bersama lintas kelompok usia, dan hanya dapat dicapai melalui kesadaran kolektif serta aksi yang terkoordinasi,” imbuhnya. 

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K), Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), menjelaskan, anak-anak masih menjadi kelompok paling rentan terhadap infeksi dengue dan berisiko tinggi mengalami dengue berat yang berdampak kematian. Di tahun 2024 saja, sekitar 43% kasus dengue terjadi pada golongan usia < 14 tahun dengan proporsi kematian terbesar yaitu 53% terjadi pada golongan usia 5-14 tahun. Penyebab kematian tersering adalah syok atau renjatan yang terjadi pada hari ke 4-5 demam. Seperti diketahui, Demam Berdarah Dengue memiliki tiga fase: 1-3 hari pertama merupakan fase demam; hari ke-4-5 adalah fase kritis; dan hari ke-6-7 adalah fase penyembuhan.

“Bila demam turun pada hari 4-5 bukan berarti sembuh 100% tapi perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya syok. Orang tua perlu berhati-hati dan waspada terhadap adanya syok dalam fase kritis. Bila anak tampak lemas, pucat, kaki tangan dingin, nyeri perut hebat perlu segera berobat ke fasyankes terdekat,” terangnya. 

Prof. Hartono menambahkan bahwa sampai saat ini, masih belum ada obat khusus untuk menyembuhkan dengue. “Pencegahan, diagnosis dini dan intervensi segera tepat waktu sangat penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas DBD. Pencegahan yang terintegrasi, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, menjalankan program 3M plus terutama di musim hujan penting untuk mengurangi populasi nyamuk. Imunisasi bagi anak-anak yang memenuhi syarat mulai usia empat tahun, memberikan perlindungan terhadap virus dengue. Lebih lanjut, bila anak telah menderita demam, orang tua memiliki peran sentral dalam membawa anak berobat segera. Mengingat keterlambatan diagnosis dan intervensi berperan dalam terjadinya DBD yang berat. Oleh karena itu, pencegahan merupakan aspek penting yang perlu dilakukan di masyarakat,” tutupnya.

“Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dengue merupakan ancaman yang terus meningkat di Indonesia dan telah menyebar ke seluruh wilayah. Mengingat kondisi cuaca saat ini, risiko penularan dengue berpotensi meningkat, dengan jumlah daerah endemis naik menjadi 471 pada 2025, dan hampir semua kabupaten/kota telah melaporkan kasus, meski beberapa bersifat sporadis. Namun, data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realita beban yang sesungguhnya. Di luar beban klaim rawat inap akibat dengue kepada BPJS, masih ada biaya lainnya, baik langsung maupun tidak langsung yang ditanggung masyarakat, di antaranya pengeluaran asuransi swasta, berkurangnya produktivitas, dampak ekonomi yang lebih luas, serta tekanan emosional bagi pasien dan keluarga. Oleh karena itu, penerapan langkah pencegahan dini sangat penting, dan ke depan diperlukan streamline data yang lebih baik, yang tentunya diperlukan juga kontribusi dari seluruh pihak terkait, agar strategi penanggulangan dengue dapat lebih tepat sasaran, sehingga Indonesia dapat mencapai target Zero Dengue Deaths 2030.

KOBAR berkomitmen untuk terus berperan sebagai katalis untuk advokasi dan kemitraan multi-pemangku kepentingan, mempromosikan kesadaran masyarakat, pendidikan berkelanjutan, serta implementasi tindakan pencegahan seperti Ayo 3M Plus dan vaksinasi, demi mempertahankan tren penurunan kasus dan mewujudkan visi Indonesia Bebas Kematian Akibat Dengue pada 2030,” jelas dr. Asik Surya, Ketua Harian Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue.

dr. Asik menambahkan, kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mencapai Zero Dengue Death adalah kepemimpinan kolaboratif, visioner, dan berorientasi aksi — yang mampu menyatukan lintas sektor (kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan tata ruang), menjembatani ilmu dan kebijakan, serta menggerakkan masyarakat secara masif, terorganisir, terukur, dan berkelanjutan.

“Kepemimpinan ini bukan hanya di tingkat pemerintah, tetapi juga harus muncul di tingkat komunitas, akademik, dan sosial, untuk memastikan setiap inovasi dan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Hanya dengan kepemimpinan yang kuat, konsisten, dan berbasis data, negara dapat beralih dari pendekatan reaktif menuju sistem prediktif dan preventif yang benar-benar menurunkan kematian akibat dengue secara berkelanjutan,” katanya. 

Sebagai perusahaan kesehatan global yang berkomitmen pada inovasi berbasis sains dan kolaborasi lintas sektor, Takeda terus mendukung upaya nasional dalam memerangi dengue. “Kami bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan penting ini dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memerangi dengue, Takeda siap berdampingan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian dengue, serta bersama-sama mewujudkan target Zero Dengue Deaths by 2030,” tutup Derek Wallace.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.