Diskominfo Jatim Gelar Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025
Diskominfo Jatim gelar Forum Pemerintah Digital 2025, wadah strategis wujudkan transformasi digital berkelanjutan. Sinergi dengan seluruh kabupaten/kota untuk percepat Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
MALANG – Untuk memperkuat arah kebijakan menuju tata kelola pemerintahan digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) bersama Performa Optima Group menyelenggarakan Forum Pemerintah Digital Jawa Timur 2025. Agenda ini berlangsung pada 6–7 November 2025 di Harris Hotel, Kota Malang, dengan mengusung tema “Akselerasi Pemerintah Digital dalam Mewujudkan Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.”
Kegiatan tersebut diikuti oleh 96 peserta dari seluruh Diskominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur dan dibuka secara daring oleh Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin.
Dalam sambutannya, Sherlita menegaskan pentingnya forum ini sebagai upaya menyatukan visi terhadap arah kebijakan pemerintah digital tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan nasional kini bergeser dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
“Melalui forum ini, kita dapat berdiskusi, berbagi pengalaman, serta merumuskan strategi bersama agar transisi dari SPBE menuju pemerintahan digital dapat berjalan berkelanjutan di Jawa Timur,” ujar Sherlita dalam keterangannya yang diterima Sabtu (8/11/2025).
Salah satu narasumber, Arman Kurniawan, Analis Kebijakan Pertama Kemenpan RB, memaparkan lima program prioritas dalam RPJMN 2025–2029 yang menjadi fondasi pemerintah digital, yakni: penguatan tata kelola pemerintahan digital, penguatan teknologi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital pada layanan publik prioritas, dan optimalisasi pemanfaatan serta ketersediaan data nasional.
Sementara itu, Tony Dwi Susanto, peneliti dari ITS, menyoroti rancangan Undang-Undang Pemerintahan Digital. Menurutnya, pemerintahan digital merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terpadu melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi dalam satu ekosistem digital yang inklusif.
Dari sisi infrastruktur, Aries Kusdaryono, Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Kominfo RI, menjelaskan pentingnya penguatan infrastruktur SPBE. Ia menuturkan, infrastruktur SPBE terdiri atas dua lapisan utama, yakni infrastruktur SPBE nasional—meliputi Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intra-pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah—serta infrastruktur SPBE daerah, yang mencakup jaringan dan sistem penghubung layanan antarinstansi pusat maupun daerah.
Sebagai penyelenggara kegiatan, Stefanus Sugeng Irawan, Komisaris Performa Optima Group, menyampaikan apresiasinya kepada Diskominfo Jawa Timur atas kepercayaan yang diberikan.
“Kami berkomitmen terus mendukung akselerasi pemerintah digital di seluruh wilayah Jawa Timur. Terima kasih kepada semua pihak dan mitra bisnis yang turut menyukseskan acara ini. Semoga sinergi ini terus berlanjut di masa depan,” ungkap Stefanus.
Forum ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan digital di Jawa Timur untuk mempercepat langkah menuju pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar “Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara.” (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
