Bonnie Soroti 4,1 Juta Anak Terdepak dari Sekolah, 7.193 Kasus di Dapilnya
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional seperti yang tercermin dari problem di daerah pemilihannya (dapil) Kabupaten Pandeglang, Banten.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah nasional seperti yang tercermin dari problem di daerah pemilihannya (dapil) Kabupaten Pandeglang, Banten. Data Pusdatin Kemendikdasmen per 6 November 2025 mencatat jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai 4.149.742 anak.
"Di dapil saya, Pandeglang, terdapat 7.193 anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Ini terdiri dari 2.955 siswa SMA putus sekolah, 3.007 anak berhenti di jenjang SMP, dan 1.231 anak hanya menamatkan SD," ungkap Bonnie dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11).
Bonnie menegaskan kondisi di Pandeglang ini merupakan miniatur persoalan nasional di mana secara keseluruhan 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah, dengan rincian 1.061.041 anak putus sekolah (25,57%), 1.119.743 anak lulus tetapi tidak melanjutkan (26,98%), dan 1.968.958 anak (47,45%) belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini kemudian mengingatkan semangat Bung Karno yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental seluruh rakyat.
"Semangat Bung Karno jelas: pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Hari ini justru masih banyak anak kehilangan hak dasar itu," ujar Bonnie.
Politisi berlatar belakang sejarawan ini mendorong pemerintah memperkuat kebijakan afirmatif seperti beasiswa dan subsidi pendidikan. "Angka ini bukan sekadar statistik. Ini masa depan bangsa yang sedang terancam. Pendidikan tidak boleh menjadi kemewahan," tegasnya.
Menurutnya, nilai perjuangan Bung Karno harus menjadi pijakan moral pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan.
"Kalau negara abai terhadap pendidikan anak-anaknya hari ini, maka kita sedang menyiapkan krisis masa depan. Pendidikan bukan belas kasihan, tetapi kewajiban konstitusional negara," pungkas Bonnie. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
