Cegah Longsor Susulan, Fraksi PDIP Magetan Keluarkan 7 Rekomendasi Mendesak untuk Sarangan
Peristiwa tanah longsor yang melanda kawasan wisata Telaga Sarangan memicu reaksi keras dari kalangan legislatif.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
Magetan – Peristiwa tanah longsor yang melanda kawasan wisata Telaga Sarangan memicu reaksi keras dari kalangan legislatif.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan, Willing Suyono, menyebut bencana ini sebagai "alarm" serius atas buruknya tata kelola lingkungan di jantung pariwisata Magetan tersebut.
Dalam tinjauan langsung ke lokasi bencana baru-baru ini, Willing menegaskan bahwa longsor bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan dampak nyata dari alih fungsi lahan yang masif di lereng Gunung Lawu.
"Sarangan bukan hanya destinasi wisata, tapi kawasan bersejarah. Kita tidak boleh membiarkan ambisi ekonomi mengabaikan keselamatan ekologis," ujar Willing dalam keterangan resminya, Sabtu (18/1/2026).
Willing menyoroti tren perubahan fungsi hutan menjadi vila dan rumah makan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Menurutnya, jika Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan pengelolaan sampah tidak diperketat, Sarangan terancam mengalami bencana rutin setiap musim penghujan.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Magetan, Perhutani, dan BBWS Bengawan Solo.
Willing mengingatkan agar Sarangan tidak hanya diperas untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa adanya investasi pada perlindungan lingkungan.
"Jangan sampai kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Sinergi mutlak diperlukan demi keselamatan wisatawan dan keberlangsungan pelaku UMKM," tambahnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan mengeluarkan tujuh rekomendasi mendesak, di antaranya:
1. Menghentikan sementara alih fungsi hutan disertai evaluasi menyeluruh.
2. Menegakkan penataan ruang yang konsisten dan kolaboratif lintas sektor sebagai upaya pencegahan bencana.
3. Melakukan mitigasi dan deteksi dini melalui pemetaan titik rawan longsor dan banjir, mulai dari tebing, jalan, sempadan sungai, hingga saluran irigasi yang tersumbat.
4. Segera melakukan aksi nyata pada titik-titik rawan bencana.
5. Menyiapkan sarana, prasarana, serta tenaga ahli dan terampil dalam penanganan bencana.
6. Melakukan pengamanan konstruksi beton di sepanjang tebing rawan longsor sekitar ±300 meter di kawasan terdampak.
7. Melakukan relokasi warung-warung UMKM di area rawan bencana dengan cara yang humanis, adil, dan berpihak pada keberlangsungan ekonomi pelaku UMKM.
Willing juga menekankan pentingnya pendekatan vegetatif dengan menjaga pohon-pohon besar di kawasan tangkapan air.
"Pariwisata harus menjamin keamanan dan keselamatan. Sesuai amanat Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, ketahanan ekologis adalah kebutuhan, bukan pilihan," tegasnya.
Penataan ruang yang konsisten diharapkan mampu mengembalikan marwah Sarangan sebagai simbol pariwisata yang aman, asri, dan sarat akan nilai sejarah perjuangan bangsa. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
