Kawal Aspirasi, Sonny T. Danaparamita minta Komisi IV DPR RI Tuntaskan Masalah Penyuluh Pertanian
Sonny T. Danaparamita dorong DPR dan pemerintah cari solusi nasib penyuluh pertanian, mulai pengangkatan PPPK hingga program satu desa satu penyuluh.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, membawa aspirasi krusial dari daerah pemilihannya (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) ke tingkat pusat. Dalam rapat internal penyusunan program kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (10/3), Sonny meminta agar Komisi IV ikut melakukan penyelesaian serius terkait nasib tenaga penyuluh pertanian.
Sebagai wakil rakyat dari wilayah agraris, Sonny mengungkapkan bahwa selama masa reses, dirinya menerima banyak keluhan dari para penyuluh pertanian. Permasalahan yang mencuat meliputi pemberhentian kontrak kerja hingga adanya penyuluh berstatus PPPK namun ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keahlian dan tugas pokoknya (tupoksi).
"Secara pribadi, saya mendukung penuh agar mereka kembali bekerja sebagai penyuluh pertanian. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah penyuluh dengan kebutuhan objektif untuk mendampingi petani," tegas Sonny seusai rapat.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa penguatan peran penyuluh sangat selaras dengan visi Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto tentang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025.
"Tanpa penyuluh yang kompeten dan jumlah yang memadai di tingkat desa, target percepatan swasembada pangan akan sulit tercapai," tambahnya.
Usulan Sonny tersebut mendapat respon positif dari pimpinan dan anggota Komisi IV lainnya. Rapat internal akhirnya memutuskan untuk menjadwalkan pertemuan khusus pada masa sidang ini dengan memanggil Kementerian Pertanian serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Alhamdulillah, Pimpinan dan Anggota Komisi IV memiliki komitmen yang sama hingga menyetujui untuk mencarikan solusi. Insyaallah, setelah Idul Fitri 2026, kami akan menggelar rapat dengan mengundang kementerian terkait dan perwakilan penyuluh untuk mencari solusi terbaik," ungkap Sonny.
Sonny berharap pertemuan tersebut nantinya dapat membuahkan kebijakan konkret, entah itu bentuknya pengangkatan kembali menjadi PPPK di lingkungan pertanian, pemberian prioritas rekrutmen, atau bahkan hingga realisasi program "Satu Desa Satu Penyuluh" demi kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
