Polresta Banyuwangi Awasi Distribusi dan Stok Gas LPG di SPPBE
Pihak kepolisian bersama instansi terkait akan terus bersinergi guna memastikan distribusi gas Elpiji tetap lancar dan harganya stabil sesuai ketentuan pemerintah, serta meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya indikasi kecurangan di
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
BANYUWANGI – Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi dan ketersediaan stok gas LPG di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Langkah preventif ini dilakukan guna menjamin ketersediaan pasokan energi masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan energi bersubsidi di wilayah hukum Bumi Blambangan.
Upaya pengawasan tersebut dilakukan melalui Inspeksi Mendadak (Sidak) SPPBE yang berada di Kecamatan Rogojampi pada, Kamis (9/4/2026). Dalam sidak tersebut, petugas melakukan pengecekan mendalam mulai dari akurasi mesin pengisian, jalur pipa distribusi, kualitas segel, hingga pengambilan sampel berat tabung gas.
Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., menyatakan bahwa hasil pantauan di lapangan menunjukkan ketersediaan gas dalam kondisi sangat aman dan seluruh proses pengisian telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan.
"Petugas tidak menemukan adanya indikasi pengurangan takaran, manipulasi volume, maupun praktik pengoplosan gas yang merugikan konsumen," jelasnya, Jumat (10/4/2026).
Berdasarkan data kuota tahun 2026, Banyuwangi memiliki alokasi sebanyak 18.318.667 tabung atau setara dengan 54.956 Metric Ton. Hingga 31 Maret 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 4.903.360 tabung atau 108,8% terhadap kuota YTD, dengan rata-rata penyaluran harian mencapai 63.500 tabung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh pangkalan aktif.
Meski stok melimpah, kepolisian mengingatkan dengan tegas bahwa gas subsidi 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga prasejahtera dan usaha mikro, sehingga sektor usaha menengah ke atas seperti hotel, restoran besar, dan usaha binatu (laundry) dilarang keras menggunakan "gas melon" tersebut.
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya akan terus melakukan pengawasan berjenjang, mulai dari tingkat agen hingga pengecer melalui patroli dialogis dan deteksi dini. Dirinya memberikan peringatan keras kepada oknum yang mencoba bermain-main dengan distribusi energi bersubsidi ini.
"LPG 3 kilogram adalah hak masyarakat prasejahtera yang disubsidi oleh negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran. Kami tidak akan mentolerir adanya praktik ilegal, baik itu penimbunan, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mencekik rakyat, maupun tindakan pengoplosan tabung subsidi ke non-subsidi," tegasnya.
Satreskrim telah diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap siapa saja yang berani merugikan masyarakat demi keuntungan pribadi.
"Kami hadir untuk memastikan keadilan energi dirasakan langsung oleh warga Banyuwangi," ucap Kombes Pol. Rofiq.
Menutup rangkaian sidak tersebut, Polresta Banyuwangi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pihak kepolisian bersama instansi terkait akan terus bersinergi guna memastikan distribusi gas Elpiji tetap lancar dan harganya stabil sesuai ketentuan pemerintah, serta meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya indikasi kecurangan di lapangan. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
