Pemkab Bondowoso Targetkan Tahun Ini Ada Tambahan 70 Desa Mandiri Meski Banyak Hambatan
Sebanyak 47 desa dari 209 desa di Kabupaten Bondowoso kini telah berstatus desa mandiri pada tahun 2026. Selain desa mandiri, tercatat 98 desa berada pada kategori desa maju dan 64 desa lainnya masuk kategori desa berkembang.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
BONDOWOSO – Sebanyak 47 desa dari 209 desa di Kabupaten Bondowoso kini telah berstatus desa mandiri pada tahun 2026. Selain desa mandiri, tercatat 98 desa berada pada kategori desa maju dan 64 desa lainnya masuk kategori desa berkembang.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso pun memasang target ambisius agar 70 desa tambahan dapat naik status menjadi desa mandiri tahun ini.
Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten Bondowoso, Abdul Ghafur mengungkapkan, proses peningkatan status desa masih menghadapi sejumlah hambatan. Menurutnya, beberapa indikator penilaian justru berada di luar kewenangan pemerintah desa.
Kendala tersebut antara lain terkait ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga kondisi infrastruktur jalan kabupaten.
Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan dasar juga turut memengaruhi penilaian, karena idealnya setiap desa memiliki minimal satu sekolah dasar.
"Masalahnya adalah ketiadaan nakes di desa, atau secara geografis lokasi desa tersebut jauh dari faskes," ujarnya.
Abdul Ghafur juga menjelaskan bahwa kekuatan sumber pendapatan desa menjadi faktor penting dalam penilaian kategori desa. Pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), pengelolaan BUMDes, hingga dana transfer dari pemerintah.
Dana transfer yang dimaksud mencakup Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan lainnya.
Untuk mendukung percepatan peningkatan status desa, pihak pendamping desa berencana memperkuat kapasitas para pendamping profesional agar lebih optimal memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah desa.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaedi menyebut, masih ada persoalan administratif yang kerap terjadi di tingkat desa, terutama terkait pembaruan data.
Menurutnya, sejumlah pemerintah desa masih lalai memperbarui dan mengunggah data potensi maupun sumber daya desa secara berkala, padahal data tersebut menjadi dasar penilaian pemerintah pusat.
"Ini yang sering terabaikan oleh desa. Padahal, data inilah yang menentukan penilaian dari Kementerian. Jika tidak diperbarui, maka data tersebut tidak terekam di pusat," jelasnya, Kamis (7/5/2026).
Sebagai langkah perbaikan, DPMD Bondowoso akan melakukan pemetaan terhadap indikator yang masih lemah di masing-masing desa. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah juga akan diperkuat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menilai status desa menjadi salah satu ukuran kemajuan suatu wilayah. Ia mengakui kondisi Dana Desa saat ini mengalami penurunan cukup signifikan, namun hal tersebut tidak menutup peluang desa untuk terus berkembang.
"Pembangunan itu tidak selalu dan melulu soal uang, tetapi bagaimana kita mendorong keberdayaan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui DPMD akan terus mengawal pembinaan desa, baik dalam aspek kelembagaan maupun penguatan ekonomi masyarakat.
"Kita kawal bersama. Jadi desa tidak berjalan sendiri; mereka didampingi oleh Pendamping Desa dan juga Pemerintah Daerah," pungkasnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
