Tata Kelola Teknologi di Asia Tenggara: Memahami Arah Regulasi Teknologi Baru di Indonesia

JAKARTA – Tech for Good Institute (TFGI), bekerja sama dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), menggelar closed-door roundtable bertajuk "Tata Kelola Teknologi di Asia Tenggara: Memahami Arah Regulasi Teknologi Baru di Indonesia."

Forum ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan di kawasan untuk melihat lebih dekat bagaimana tata kelola teknologi di Asia Tenggara terus berkembang, sekaligus membahas langkah-langkah strategis Indonesia dalam mengatur teknologi baru — khususnya soal tata kelola AI, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik yang terus berubah.

Tidak hanya itu, roundtable ini juga menandai peluncuran laporan tahunan unggulan TFGI edisi ketiga, The Evolution of Tech Governance in Southeast Asia (2026). Sebagai kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya, laporan ini mengulas perkembangan prioritas kebijakan dan pendekatan tata kelola teknologi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Kegiatan ini berlangsung di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, yang semakin memperkuat kebutuhan akan aturan dan kebijakan yang efektif untuk teknologi baru — terlebih saat ASEAN tengah mengakselerasi negosiasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang ditargetkan selesai dan ditandatangani pada 2026. Mengacu pada temuan laporan ERIA yang merujuk data Kementerian PPN/Bappenas, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 20,7% dari PDB, atau sekitar Rp22.513 triliun (USD1,4 miliar), pada 2045. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan tata kelola yang adaptif dan berorientasi ke depan — agar inovasi bisa terus tumbuh, sekaligus menjamin kepercayaan, keamanan, dan integrasi digital di kawasan.

Menanggapi hal ini, Citra Nasruddin, Programme Director Tech for Good Institute, mengatakan "Seiring teknologi yang terus berkembang pesat di Asia Tenggara, pendekatan tata kelolanya pun harus ikut berbenah. Bukan sekadar melahirkan regulasi baru, yang tak kalah penting adalah memahami bagaimana institusi mengambil keputusan, mengoordinasikan implementasi, dan merespons tantangan-tantangan baru yang terus bermunculan. Melalui roundtable ini dan program Tech Governance yang sedang berjalan, kami berharap dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih berbobot, membumi, dan berakar pada konteks kawasan — demi masa depan tata kelola digital yang lebih baik." 

Sementara itu, Dr. Aladdin D. Rillo, Managing Director for Policy Design and Operations, ERIA, mengatakan, “Transformasi digital ASEAN kini memasuki babak baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah regulasi diperlukan, tetapi bagaimana memastikan aturan dan kelembagaan yang ada benar-benar sesuai dengan kondisi pasar yang diatur. Di saat yang sama, integrasi ekonomi digital di kawasan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kesiapan digital di masing-masing negara ASEAN,” 

Diskusi dibuka dengan pembahasan mengenai perkembangan tata kelola teknologi di enam negara Asia Tenggara. Sesi ini melihat bagaimana masing-masing pemerintah merespons berbagai isu utama, mulai dari AI, keamanan siber, perlindungan data, hingga regulasi platform digital. Selain itu, diskusi juga membahas berbagai perkembangan yang mempengaruhi ekosistem digital di kawasan — dari perubahan pendekatan tiap negara dalam mengelola ruang digital, hingga upaya memperkuat kerja sama regional.

“Tata kelola teknologi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin, kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta sinergi antarnegara. Pendekatan seperti ini penting agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan kawasan,” ujar Keith Detros, Programme Manager Tech for Good Institute.

Dalam presentasinya, Dr. Randeep Kaur, Digital and AI Policy Economist dari ERIA, membahas hubungan antara perkembangan AI dan tata kelola data yang semakin kompleks. Ia menjelaskan bahwa regulasi perlindungan data yang ada saat ini masih kesulitan mengimbangi laju perkembangan teknologi AI. Sesi ini turut menyoroti isu-isu yang kian menjadi perhatian — seperti persetujuan penggunaan data, privasi, dan pengelolaan data — serta pentingnya regulasi yang lebih adaptif agar inovasi, kepercayaan publik, dan keamanan dapat berjalan seimbang.

Perwakilan pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan lembaga kebijakan regional berkumpul untuk membahas perkembangan pendekatan Indonesia dalam tata kelola AI dan data. Para peserta juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta dampak integrasi digital di kawasan, termasuk berbagai inisiatif ASEAN yang sedang berjalan.

Sejumlah nama turut berkontribusi dalam diskusi ini, di antaranya Theodore Sutarto, Deputi Asisten Bidang Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; Prayoga Wiradisuria, Direktur Kebijakan dan Program, Indonesian Business Council; Hafiz Noer, Pakar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada; Andreas Tjendra, Penasihat Nasional AI dan Direktur Inovasi AI, Korika; Angga Airlangga, Kepala Urusan Pemerintahan dan Regulasi, IBM; serta Muhammad Faisal, Kepala Kemitraan dan Ekosistem Investasi, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Di tengah perkembangan teknologi di Asia Tenggara yang semakin cepat dan kompleks, ERIA dan TFGI akan terus mendukung dialog regional yang didasarkan pada riset, pembelajaran antarnegara, serta pengalaman para pengambil kebijakan di lapangan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.