Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Buka Prodi Hukum Bisnis, Sudah Susun Kurikulum
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember terus memperluas penguatan akademiknya dengan menghadirkan Program Studi (Prodi) Hukum Bisnis.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
Jember – Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember terus memperluas penguatan akademiknya dengan menghadirkan Program Studi (Prodi) Hukum Bisnis.
Kehadiran prodi baru tersebut menjadi langkah strategis kampus dalam menjawab kebutuhan tenaga profesional di sektor bisnis modern dan industri halal yang berkembang pesat di Indonesia.
Program Studi Hukum Bisnis itu resmi mengantongi status terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada awal tahun 2026.
Saat ini, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember juga tengah mematangkan kurikulum berbasis kebutuhan industri melalui Focus Group Discussion (FGD) Review Penyusunan Kurikulum yang digelar pada Jumat (22/5/2026).
FGD tersebut menghadirkan Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Moh. Nashirudin, sebagai narasumber utama.
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Dr. Wildani Hefni, menjelaskan bahwa pembukaan Prodi Hukum Bisnis dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan tenaga ahli hukum yang memahami praktik bisnis modern, ekonomi syariah, hingga tata kelola industri halal.
Menurutnya, sektor usaha saat ini berkembang sangat cepat, mulai dari UMKM, perusahaan jasa, hingga korporasi besar yang membutuhkan pendampingan hukum profesional sekaligus pemahaman terhadap prinsip bisnis berbasis syariah.
“Industri halal kini bukan lagi sekadar gaya hidup, tetapi telah menjadi kekuatan ekonomi baru. Karena itu kami menyiapkan kurikulum yang mampu melahirkan lulusan siap terjun di sektor corporate legal, perbankan, start-up, hingga perusahaan manufaktur dan jasa yang menerapkan bisnis transparan serta tersertifikasi halal,” ujar Wildani Hefni.
Ia menambahkan, wilayah Tapal Kuda memiliki potensi besar dalam pengembangan agribisnis halal, keuangan mikro syariah, dan kewirausahaan berbasis pesantren. Potensi tersebut dinilai membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum bisnis sekaligus pemahaman nilai-nilai Islam.
“Program Studi Hukum Bisnis ini menjadi langkah strategis untuk mencetak lulusan yang tidak hanya memahami hukum formal, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan,” tambah alumnus Australian National University (ANU) tersebut.
Dengan hadirnya Prodi Hukum Bisnis, kini Fakultas Syariah UIN KHAS Jember memiliki lima program studi. Sebelumnya, empat prodi binaan Kementerian Agama telah lebih dahulu meraih akreditasi unggul pada 2024, yakni Hukum Pidana Islam (Jinayah), Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), serta Hukum Tata Negara (Siyasah).
Sementara itu, Prodi Hukum Bisnis menjadi program studi baru dengan izin operasional dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta telah memperoleh status akreditasi sementara. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
