Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, BHS Dorong Pemerintah Perkuat Anggaran Industri

SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, bahwa sektor industri merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Perindustrian bahkan menargetkan pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian,menurut pemilik sapaan akrab BHS ini, apabila melihat dari sisi anggaran, sektor industri justru mengalami penurunan anggaran dibandingkan periode sebelumnya, 5 tahun lalu.

Sebagaimana pada tahun 2023, anggaran Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp4,530 triliun. Tetapi sekarang ini, proyeksi anggaran pada tahun 2027 turun menjadi Rp2,01 triliun.

“Padahal, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan," ujar BHS, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut kata BHS, target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada industri pengolahan sebesar 7,55 persen tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Dengan kondisi anggaran yang sangat minim, target-target tersebut akan sulit diwujudkan," kata BHS.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, sambung BHS, anggaran nasional negara tersebut hanya sekitar Rp1.974 triliun. Namun, anggaran untuk sektor industrinya mencapai sekitar Rp7,56 triliun atau setara RM1,89 miliar.

Artinya, meskipun anggaran nasional Malaysia hanya sekitar separuh dari Indonesia, alokasi anggaran industrinya justru mencapai sekitar dua setengah kali lebih besar dibandingkan Indonesia.

Begitu juga dengan Filipina anggaran sektor industrinya mencapai Rp2,8 triliun, Thailand sebesar Rp2,6 triliun, dan Vietnam sebesar Rp5 triliun.

“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju. Sementara itu, tugas Kementerian Perindustrian masih sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di wilayah yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," tegas BHS

Masih menurut BHS, bahwa target utama pembangunan industri tidak hanya memenuhi kebutuhan komoditas dalam negeri, tetapi juga membangun industri berorientasi ekspor yang mampu bersaing di pasar global.

Oleh karena itu, lanjut BHS, pembangunan kawasan industri dan sentra-sentra industri di luar Pulau Jawa harus segera direalisasikan, terutama di wilayah ALKI (Alur Laut Kapulauan Indonesia) I, II dan III, tetapi yang utama ALKI I dan ALKI II yang memiliki posisi strategis bagi perdagangan internasional. ALKI I sendiri berada di kawasan Sumatera, sedangkan ALKI II berada di wilayah Sulawesi.

Karena itu, menurut BHS, Kementerian Perindustrian membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar mampu merealisasikan visi besar Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor industri nasional.

Selain pembangunan kawasan industri, kata BHS, Kementerian Perindustrian juga harus fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui pembangunan sekolah-sekolah vokasi dan program pelatihan tenaga kerja.

Saat ini, ia menilai kualitas SDM industri Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

BHS juga menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan agenda yang sangat penting bagi masa depan perekonomian Indonesia.

Namun, program tersebut hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp10,9 miliar. Padahal, hilirisasi merupakan program yang terus digaungkan Presiden Prabowo sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.

Oleh sebab itu, dukungan anggaran yang lebih besar harus segera direalisasikan agar program hilirisasi dapat berjalan secara optimal.

Untuk itu, BHS kembali menegaskan, sudah seharusnya usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,59 triliun dapat direalisasikan secara utuh.

Dengan melihat potensi Indonesia yang berada di jalur ALKI serta posisinya sebagai pasar industri terbesar di kawasan Asia Tenggara karena jumlah penduduk yang sangat besar, maka sektor industri nasional harus benar-benar dimaksimalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pascabencana yang menyebabkan kerusakan pada berbagai industri kecil, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tergabung dalam IKMA.

"Sektor ini harus dikembangkan secara maksimal karena memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan penguatan struktur industri nasional," kata BHS.(Lely)

buhan Ekonomi 8 Persen, BHS Dorong Pemerintah Perkuat Anggaran Industri

Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, bahwa sektor industri merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, menurut pemilik sapaan akrab BHS, apabila melihat dari sisi anggaran, sektor industri justru mengalami penurunan anggaran dibandingkan periode sebelumnya, 5 tahun lalu.