Hadirkan Ekovokasi untuk Pembangunan Kota Inklusif, Dosen FISH UNJ Raih Doktor PKLH dengan Predikat Pujian

JAKARTA – Syaifudin, dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berhasil meraih gelar Doktor pada Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Sekolah Pascasarjana (Prodi S3 PKLH SPs) UNJ.

Pada Ujian Promosi Doktor yang diselenggarakan di Auditorium Sekolah Pascasarjana UNJ, Gedung Bung Hatta Lantai 5, Senin (15/6/2026), Syaifudin berhasil meraih predikat Pujian dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00.

Capaian tersebut diraih Syaifudin setelah sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul 'Dari Urbanisasi ke Ekovokasi: Rekonstruksi Hak Atas Kota bagi Perempuan Migran dalam Jeratan Prostitusi Perkotaan'.

Pada studi S3 ini, Syaifudin yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik UNJ ini berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 5 semester lebih 5 bulan.

Sidang promosi dipimpin Prof. Arita Marini selaku Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, Riset, dan Inovasi SPs UNJ yang mewakili Direktur SPs UNJ, Prof. Dedi Purwana.

Bertindak sebagai Sekretaris Sidang adalah Prof. Henita Rahmayanti yang juga Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Lingkungan dan S3 PKLH SPs UNJ.

Anggota penguji terdiri atas Prof. Ahman Sya yang juga Ketua Senat Akademik UNJ, Prof. Muhammad Faesal yang juga dosen Prodi S3 PKLH SPs UNJ, serta Prof. Agus Suradika yang juga Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah, sebagai penguji eksternal.

Adapun Promotor disertasi adalah Prof. Agung Purwanto dan Prof. Budiaman sebagai Ko-Promotor.

Penelitian yang dilakukan Syaifudin berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya kerentanan perempuan migran di kawasan perkotaan sebagai konsekuensi dari proses urbanisasi yang tidak selalu menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh warga.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma kritis melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen kebijakan, penelitian ini mengungkap bagaimana urbanisasi, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya perlindungan sosial dapat mendorong sebagian perempuan migran masuk ke sektor informal berisiko, termasuk prostitusi perkotaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan kota yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi ruang telah melahirkan segregasi sosial dan spasial, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, serta rendahnya akses perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Kondisi tersebut melahirkan fenomena yang disebut urbanization of inequality, yaitu urbanisasi yang justru mereproduksi ketimpangan sosial di perkotaan.

Penelitian ini juga menemukan adanya fenomena disconnected citizenship, yaitu kondisi ketika perempuan migran diakui secara administratif sebagai warga kota, tetapi tidak memperoleh akses yang setara terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan politik secara substantif.

Akibatnya, mereka berada dalam posisi rentan dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan serta marginalisasi sosial.

Sebagai kontribusi ilmiah, Syaifudin menawarkan konsep Ekovokasi (Ekosistem Advokasi-Vokasi) dalam perspektif Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH).

Konsep ini mengintegrasikan advokasi sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, dan penguatan keterampilan vokasional sebagai pendekatan transformatif untuk memulihkan martabat serta hak-hak kelompok rentan di perkotaan.

Menurut Syaifudin, pembangunan kota yang berkelanjutan harus menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. 

“Kota yang inklusif bukan hanya menyediakan ruang fisik bagi warganya, tetapi juga menjamin akses terhadap pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan kesempatan untuk hidup secara bermartabat.

Melalui konsep Ekovokasi, saya berharap hadir pendekatan yang lebih transformatif dalam memulihkan hak-hak perempuan migran yang selama ini terpinggirkan dalam proses urbanisasi,” ujarnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi kerangka teoritik PKLH melalui pengembangan konsep Ekovokasi, sekaligus memperluas diskursus mengenai hak atas kota, kewargaan, gender, dan lingkungan hidup dalam konteks urbanisasi kontemporer.

Temuan tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta referensi kebijakan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.