Forum Sekjen Cipayung Kritisi Pemerintah Melalui Kajian dan Diskusi, Banyak PR tentang MBG

JAKARTA – Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) memberi dukungan bersyarat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Forum kolaborasi Sekretaris Jenderal lintas organisasi kemahasiswaan menilai bahwa tantangan saat ini tidak hanya bersifat eksternal, melainkan ditentukan kualitas tata kelola internal.

Founder JCM sekaligus Sekretaris Jenderal PB HMI, Muh. Jusrianto, mengatakan kendati program ini merupakan bentuk investasi penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relevan dalam menjawab persoalan gizi buruk, kesehatan dan produktivitas masa depan generasi Indonesia. Namun, masih terdapat risiko di baliknya.

“Berdasarkan kajian JCM, program ini menyisakan risiko krusial dalam aspek tata kelola, seperti persoalan inefisiensi, ketimpangan distribusi dan lemahnya sistem pengawasan. Pemerintah harus jadikan ini sebagai catatan koreksi. Perlu ada desain implementasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis pada data dan penguatan mekanisme pengawasan agar MBG tidak menjadi beban fiskal”, kata Moh. Jusrianto, di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, evaluasi yang terukur harus dilakukan secara berkala untuk keberlanjutan program agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, upaya ini ditujukan untuk mencegah distorsi kepentingan yang dapat melahirkan korupsi.

Jusrianto juga mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih substantif dan transparan dalam pelaksanaan MBG. Sehingga pelaku ekonomi di aras lokal bisa merasakan manfaat yang merata dari program kerakyatan. Bukan hanya untuk segelintir korporasi besar.

“Ruang kolaborasi multi-aktor harus dibuka untuk memperkuat pondasi program. Civil Society, pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kaum muda harus menyatu bergerak dalam semangat gotong royong dan kepentingan nasional”, ungkapnya, mengutip sikap resmi JCM.

Ia juga menambahkan pemerintah tidak boleh berjalan dengan eksperimen kebijakan yang ugal-ugalan. JCMI menilai pengawasan publik dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memastikan program MBG mampu mencapai tujuan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

Langkah kritis yang diambil JCM ini menegaskan posisi gerakan mahasiswa, pada tahun 2026, tetap memilih jalur independen, berbasis data, dan bertindak sebagai moral force dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan, dalam konferensi pers di Jakarta, pada Rabu (17/6/2026), oleh para Sekretaris Jenderal organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional yang tergabung di forum kolaborasi JCM.

Mereka di antaranya adalah

• Muh. Jusrianto (Sekjen PB HMI),
• Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI),
• Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI),
• Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM),
• Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI),
• I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI),
• Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI),
• Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis),
• Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND).

Adapun tuntutan Jaringan Cendekiawan Muda kepada pemerintah adalah:

1. Mendesak perbaikan tata kelola dan audit Program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran, transparan, berkelanjutan dan bebas dari inefisiensi struktural.
2. Mendesak pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, berbasis sistem pengawasan independen, dan bersih dari segala bentuk konflik kepentingan oligarkis.
3. Menuntut kebijakan tarif dan harga energi yang berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah bawah serta pelaku UMKM, bukan sekadar menyesuaikan mekanisme pasar.
4. Mendorong penguatan fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan pemberantasan kebocoran, serta memberantas mafioso anggaran.
5. Mengutuk keras segala bentuk intimidasi di lingkungan akademik dan menuntut jaminan keamanan atas kebebasan akademik yang bertanggung jawab berpendapat di lingkungan kampus.
6. Menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis manapun.
7. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang subtansial, menolak polarisasi, dan mengawal pembangunan nasional dengan sikap kritis-konstruktif. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.