GMPK Sikapi Dinamika Kebangsaan: Dukung Evaluasi MBG, Ingatkan Disinformasi
Ketua DPD GMPK Jawa Timur, Rafly Rayhan Al Khajri, S.H. menyatakan, atas nama GMPK Jawa Timur
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
MALANG – Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Jawa Timur menyatakan pandangannya merespon situasi dan dinamika kebangsaan di Tanah Air akhir-akhir ini.
Dimana, dinamika yang berkembang banyak menyoal berbagai program dan kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPD GMPK Jawa Timur, Rafly Rayhan Al Khajri, S.H. menyatakan, atas nama GMPK Jawa Timur bersama Pimpinan Cabang GMPK di 22 Kab/Kota se-Jawa Timur berpandangan bahwa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hak berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum adalah hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.
Maka dari itu, sebagai bagian dari kontrol terhadap kebijakan dan penggerak perubahan, GMPK se Jatim menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Presiden Prabowo dan lembaga negara terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program strategis lainnya. Evaluasi ini agar terjadi perbaikan dan optimalisasi postur anggaran, efektivitas tata kelola, peningkatan standar mutu, dan ketepatan program dalam menjangkau sasaran penerima manfaat.
2. Mendukung Presiden Prabowo untuk membuka ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa dan akademisi, untuk turut terlibat dan memberikan kontribusi serta mengawal jalannya program strategis pemerintah.
3. Mengecam segala bentuk aksi kekerasan fisik maupun verbal seperti ujaran kebencian, merendahkan harkat dan martabat seseorang, dan segala bentuk ujaran amoral lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kami juga menyayangkan terjadinya peristiwa pembubaran/persekusi terhadap forum diskusi di lingkungan akademik kampus Universitas Gadjah Mada.
4. Mendorong Pemerintah secara intensif hadir berdialog di kampus-kampus, sebagai bentuk sosialisasi program dan ruang diskusi yang akademis bersama mahasiswa dan akademisi.
5. Meminta aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas segala bentuk ancaman, kekerasan, dan perbuatan melawan hukum lainnya, yang menghalangi hak-hak demokrasi warga negara.
6. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu menjaga persatuan dan mengawal setiap kebijakan serta program pemerintah, agar tepat sasaran dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan pertumbuhan negara, serta menghindari disinformasi dan provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
