BEM PTNU Se-Nusantara Minta Pemerintah Buktikan Keberpihakan kepada Rakyat, Perangi Oligarki

Jakarta – Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan meningkatnya tuntutan agar pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat, BEM PTNU Se-Nusantara meminta pemerintah menunjukkan keberanian politik untuk memerangi praktik oligarki yang dinilai masih membayangi pengelolaan sumber daya nasional.

Bagi organisasi mahasiswa tersebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi yang masuk. Lebih dari itu, pemerintah dinilai harus mampu memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel konstitusi dan cita-cita reformasi.

Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap independen sebagai kekuatan kontrol sosial, bukan menjadi bagian dari kepentingan politik maupun kelompok ekonomi tertentu.

"Negara tidak boleh membiarkan praktik oligarki semakin menguat. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat dengan memastikan kekuasaan politik dan ekonomi tidak terkonsentrasi di tangan segelintir elite," ujar Rifqi dalam keterangannya.

Menurutnya, persoalan oligarki tidak hanya berdampak terhadap distribusi kekayaan nasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi proses penyusunan kebijakan publik. Ketika kepentingan pemilik modal lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat luas, demokrasi dinilai kehilangan makna substantifnya sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial.

Rifqi menilai Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, persoalan yang masih dihadapi bangsa bukan semata-mata terbatasnya sumber daya, melainkan bagaimana manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

BEM PTNU Se-Nusantara mengingatkan pentingnya kembali menjadikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Rifqi, amanat konstitusi tersebut tidak boleh berhenti sebagai norma hukum semata, melainkan harus diwujudkan dalam setiap kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya strategis agar tidak didominasi oleh kelompok-kelompok yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan.

"Pemerintah harus membuktikan bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak cukup disampaikan melalui pidato atau janji politik. Keberpihakan itu harus tercermin dalam kebijakan yang berani membatasi dominasi oligarki dan memastikan kekayaan nasional benar-benar kembali kepada rakyat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, BEM PTNU Se-Nusantara juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi momentum penting untuk menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan sosial.

Menurut mereka, keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik akan menjadi ukuran nyata atas komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.

Meski demikian, Rifqi menegaskan bahwa sikap kritis tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi maupun dunia usaha. BEM PTNU Se-Nusantara tetap mendukung iklim investasi yang sehat sepanjang dijalankan secara transparan, berkeadilan, menghormati hukum, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain menyampaikan desakan kepada pemerintah, organisasi mahasiswa tersebut juga mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia untuk terus menjaga independensi gerakan. Kampus, menurutnya, harus tetap menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, bukan menjadi instrumen kepentingan elite politik maupun ekonomi.

BEM PTNU Se-Nusantara berpandangan bahwa perjuangan melawan praktik oligarki merupakan bagian dari upaya menjaga amanat reformasi dan konstitusi. Selama ketimpangan ekonomi masih terjadi dan kebijakan publik belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, mahasiswa akan terus mengambil peran sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Menutup pernyataannya, Rifqi mengajak pemerintah dan seluruh elemen bangsa menjadikan konstitusi sebagai arah utama pembangunan nasional. Menurutnya, Indonesia hanya dapat menjadi negara yang adil, berdaulat, dan sejahtera apabila seluruh kekayaan bangsa benar-benar dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.