Harga Telur Anjlok, Peternak Rakyat di Banyuwangi Terancam Gulung Tikar
Peternak telur Banyuwangi berharap penyerapan untuk program gizi nasional berjalan optimal dan menjaga kestabilan harga.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
BANYUWANGI – Rencana pemerintah untuk memberdayakan peternak lokal melalui pemenuhan gizi nasional tampaknya belum sepenuhnya dirasakan di tingkat akar rumput.
Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur justru menghadapi ancaman kebangkrutan akibat anjloknya harga telur hingga Rp20.000 per kilogram.
Kondisi tersebut mendorong perwakilan peternak untuk mengadukan nasib mereka kepada Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, di Rumah Aspirasi Genteng, Banyuwangi, akhir pekan ini.
Para peternak mengeluhkan implementasi Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor SE/01/06/V/2026 tentang penyerapan telur lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta ketetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp26.500 per kilogram yang dinilai tidak berjalan.
Penyerapan Telur dan Kepastian Harga Jadi Sorotan
Menanggapi keluhan tersebut, Sonny T Danaparamita menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Meski HAP Kementan telah ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram dan dikawal oleh Satgas Pangan Polri, realitas pembayarannya jauh di bawah standar.
"Surat Edaran terkait ketetapan HAP yang dikeluarkan oleh BGN dan dikawal Satgas Pangan Polri itu hanya semacam macan ompong saja," tegas Sonny.
Ia memaparkan, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyerap telur peternak justru membeli dengan harga pasar yang sedang jatuh, yakni Rp20.000 per kilogram. Lebih memberatkan lagi, sistem pembayaran dilakukan dengan tempo satu minggu setelah telur diterima, yang mengganggu arus kas (cash flow) para peternak skala kecil.
Terhimpit Tingginya Biaya Pakan
Ketua Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi, Ilham Budianto, membeberkan perhitungan ekonomi yang membuat peternak menjerit. Dengan harga pakan jadi yang tertahan di angka Rp7.600 per kilogram, modal yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil penjualan.
Menurut simulasi Ilham, peternak dengan populasi 600 ekor ayam menghasilkan sekitar 28 kilogram telur per hari. Untuk populasi tersebut, dibutuhkan 72 kilogram pakan atau setara Rp547.000 per hari.
Jika pemerintah mampu menjaga harga di angka HAP Rp26.500 per kilogram, peternak masih bisa bernapas dengan laba bersih sekitar Rp1,96 juta per bulan, setelah dipotong biaya tenaga kerja (Rp720.000) dan utilitas operasional seperti listrik, air, dan vitamin (Rp1,5 juta).
"Kondisi saat ini jauh lebih berat karena harga telur di pasaran hanya sekitar Rp20.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, peternak justru mengalami kerugian sekitar Rp3,5 juta per bulan," ungkap Ilham.
Kerugian ini belum memperhitungkan besarnya modal awal pembelian ayam pullet (ayam siap bertelur) senilai Rp60 juta untuk 600 ekor, sementara estimasi hasil penjualan ayam afkir di akhir masa pemeliharaan (17 bulan) hanya berkisar Rp16,3 juta.
Evaluasi Bantuan Pemberdayaan Kementan
Merespons ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual ini, Sonny mendesak Kementan untuk segera mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat, khususnya skema pemberian bantuan 600 ekor ayam petelur kepada kelompok warga.
Jika instrumen stabilitas harga pasar tidak diperbaiki, Sonny khawatir program yang bertujuan baik ini malah akan merugikan masyarakat penerima bantuan.
"Kalau ini tidak segera diatasi, program yang niatnya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut, realitanya malah menjadi jebakan kepada masyarakat dan membawa mereka pada kesulitan ekonomi," pungkas Sonny.
Asosiasi berharap pemerintah segera melakukan intervensi konkret untuk menurunkan harga pakan dan memastikan penyerapan telur oleh program SPPG mematuhi HAP yang telah ditetapkan, sehingga ekosistem peternakan rakyat dapat kembali sehat. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
