KNTI Dorong Ikan Masuk Menu Wajib MBG, Peluang Dongkrak Gizi Anak dan Ekonomi Nelayan

MALANG – Rendahnya konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah di tengah status Indonesia sebagai negara maritim. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi momentum untuk membangun budaya makan ikan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, meminta pemerintah memastikan ikan dan produk kelautan menjadi bagian utama dalam menu MBG. Menurutnya, program tersebut tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi menciptakan pasar baru bagi hasil tangkapan nelayan dan produk perikanan nasional.

“Mengonsumsi ikan harus menjadi rutinitas keseharian masyarakat Indonesia. Program MBG menjadi cara terbaik untuk mengenalkan konsumsi ikan kepada anak sejak usia dini sehingga ke depan menjadi kebiasaan yang baik. Selain meningkatkan kualitas gizi, langkah ini juga dapat membantu menurunkan malnutrisi dan menekan angka stunting,” kata Dani.

Konsumsi Ikan Indonesia Masih Tertinggal

Dani mengungkapkan, tingkat konsumsi ikan Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara Asia Tenggara. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2020, konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 44,4 kilogram per kapita per tahun, lebih rendah dibandingkan Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar.

Sementara itu, data Our World in Data tahun 2023 menunjukkan konsumsi ikan Indonesia sebesar 40,42 kilogram per kapita, sedangkan Malaysia telah mencapai 51,03 kilogram per kapita.

Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 mencatat capaian konsumsi ikan masyarakat nasional sebesar 26,08 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Dani, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah yang lebih serius untuk meningkatkan budaya konsumsi ikan di masyarakat. Program MBG yang menyasar anak usia sekolah dinilai menjadi instrumen yang tepat.

Menu Ikan Masih Minim di Daerah Pesisir

Ironisnya, berdasarkan temuan KNTI di sejumlah wilayah pesisir, produk perikanan justru belum banyak terserap dalam pelaksanaan MBG. Bahkan, terdapat daerah yang tidak menyajikan ikan maupun hasil kelautan lainnya dalam paket makanan yang dibagikan.

“Padahal MBG sejak awal dirancang sebagai program yang memanfaatkan bahan pangan lokal. Berdasarkan temuan KNTI, di sejumlah daerah pesisir justru tidak ditemukan menu ikan atau hasil perikanan dan kelautan lainnya seperti rumput laut dalam paket makanan yang diberikan,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi berbagai persoalan, mulai distribusi, ketersediaan bahan baku, hingga kapasitas pengolahan hasil perikanan.

KNTI Usulkan Lima Langkah Perbaikan

Untuk memperkuat keterlibatan sektor perikanan dalam Program MBG, KNTI mengajukan lima rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, meminta evaluasi Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026 yang tidak memperkenankan penggunaan produk pangan beku (frozen). Menurut Dani, kebijakan tersebut dapat menghambat distribusi hasil perikanan, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat bergantung pada sistem rantai dingin.

“Kalau produk beku tidak diperbolehkan, tentu akan menyulitkan hasil perikanan masuk ke dalam menu MBG. Padahal proses pembekuan merupakan bagian dari standar penanganan ikan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan,” ujarnya.

Kedua, memperkuat koperasi perikanan sebagai bagian dari rantai pasok nasional. Koperasi nelayan dinilai dapat menjadi penghubung antara produksi masyarakat pesisir dengan kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.

“Koperasi perikanan harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuplai kebutuhan pangan bergizi. Tidak hanya ikan segar dan produk olahan, tetapi juga komoditas kelautan seperti rumput laut yang memiliki kandungan gizi tinggi,” kata Dani.

Ketiga, meningkatkan kapasitas nelayan dan koperasi melalui pelatihan penanganan pascapanen, rantai dingin, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk agar memenuhi standar keamanan pangan.

Keempat, memastikan tata kelola MBG berjalan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai pengadaan bahan pangan dan penyerapan produk dari nelayan menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Program MBG harus dijalankan secara transparan dan bebas dari korupsi. Jika tidak, program yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Kelima, KNTI meminta Badan Gizi Nasional memastikan ikan menjadi menu rutin dalam Program MBG. Setidaknya, ikan disajikan dua kali dalam seminggu agar manfaat gizi bagi anak-anak dapat diperoleh secara optimal sekaligus meningkatkan permintaan domestik terhadap hasil perikanan nasional.

“Perlu ada langkah yang lebih tegas dari pemerintah, khususnya BGN, untuk memastikan menu ikan menjadi bagian dari MBG. Paling tidak seminggu dua kali disediakan. Dengan begitu, tujuan meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi nelayan dapat berjalan beriringan,” pungkas Dani.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.