Datangi Kemensos, Bupati Jember Ungkap Belasan Ribu Penerima Bansos tapi Meninggal

JAKARTA – TIMESINDONESIA, ​JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

 

Pertemuan strategis ini memaparkan hasil terobosan besar dalam penataan akurasi data kemiskinan daerah yang berhasil mengungkap belasan ribu data penerima Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat sasaran lantaran sang penerima telah meninggal dunia.

 

​Langkah progresif ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono.

Pemkab Jember dinilai sukses melakukan aksi nyata yang melampaui metode administratif biasa demi mewujudkan keadilan sosial.

 

​Bupati Jember Muhammad Fawait, menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin lagi terjebak dalam sengkarut data kemiskinan yang kerap menjadi polemik.

Oleh karena itu, Pemkab Jember mengambil kebijakan berani dengan mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk turun langsung ke setiap desa dan dusun melakukan proses verifikasi dan validasi secara faktual (ground check).

 

​Proses ground check berskala besar ini menyasar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya warga yang masuk dalam kategori Desil 1 (keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah).

 

​Dari hasil penyisiran terhadap 16.775 penduduk Desil 1 tersebut, ditemukan fakta mengejutkan bahwa belasan ribu warga yang tercatat sebagai penerima bansos aktif ternyata telah meninggal dunia.

Bergerak cepat, Pemkab Jember langsung menerbitkan 14.462 akte kematian secara massal guna membersihkan data kependudukan mereka.

 

​Dari total data warga yang telah wafat tersebut, terungkap rincian program bantuan yang sempat tertahan atau salah sasaran.

• ​10.480 jiwa tercatat sebagai penerima Bansos PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan).
• ​2.845 jiwa tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
• ​3.317 jiwa tercatat sebagai KPM Program Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

 

​Dalam pemaparannya di hadapan jajaran Kemensos, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa komitmen pembersihan data ini murni didasari atas semangat kolaborasi untuk membantu menyukseskan program-program pusat di tingkat daerah.

 

​"Pihak kami ingin sekali membantu Pemerintah Pusat melakukan verifikasi data ini. Saat ini, verifikasi untuk Desil 1 telah selesai kami rampungkan secara menyeluruh. Ke depan, Jember berkomitmen tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus melanjutkan langkah ini guna membantu verifikasi data untuk Desil 2, Desil 3, hingga Desil 4 atau 5," ujarnya.

 

​Ia menambahkan, ketepatan data adalah kunci utama agar APBN maupun APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus membuka ruang kuota baru bagi warga miskin lain yang selama ini terlewat dari bantuan.

 

​Mendengar laporan komprehensif tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pemkab Jember.

Menurutnya, inovasi kebijakan menggerakkan ASN daerah untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung di lapangan adalah contoh teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

 

​"Kami mengapresiasi tinggi apa yang dilakukan Pemkab Jember. Pemerintah memegang mandat penuh dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan DTSEN diperbarui dan semakin akurat. Validitas data ini krusial agar bantuan sosial tepat sasaran serta program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat berjalan optimal guna memutus rantai kemiskinan," tegas Agus.

 

​Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan prioritas Presiden Prabowo yang dirancang untuk memberikan jaminan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mereka memiliki daya saing dan mampu mengubah taraf hidup keluarganya di masa depan.

 

​Menindaklanjuti temuan masif dari Kabupaten Jember ini, Kementerian Sosial akan segera meneruskan data tersebut kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemensos.

Langkah berikutnya adalah melakukan proses pemadanan serta pembersihan data (cleansing data).

 

​Setelah seluruh data kependudukan tersebut dinyatakan clear dan diperbarui di sistem pusat, kuota kosong yang ditinggalkan oleh penerima manfaat yang telah meninggal dunia akan langsung dimutakhirkan.

Dengan demikian, kuota bansos yang tersedia dapat segera dialihkan dan ditambah untuk menampung warga miskin baru yang benar-benar memenuhi syarat. (*)