Gerakan Nasional Pesantrenku Aman, NU Minta Pemerintah Perketat Izin Pesantren
Halaqoh Masyayikh NU Banyuwangi merekomendasikan pesantren tanpa izin dilarang beroperasi serta mendorong pembentukan satgas pencegahan kekerasan di pesantren.
Sebarkan Narasi Positif untuk Indonesia
Aplikasi Jurnalisme Positif (AJP) hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menebarkan berita baik, inspiratif, dan membangun. Kami mengajak jurnalis, pembuat konten, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menciptakan ekosistem informasi yang sehat, optimis, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
BANYUWANGI – Upaya memperkuat tata kelola pesantren sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap santri menjadi fokus utama Halaqoh Masyayikh dan Pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) se-Banyuwangi.
Forum yang digelar Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU bersama Satuan Penanggulangan Kekerasan di Pesantren (SAKA) PBNU dan RMI PCNU Banyuwangi itu menghasilkan rekomendasi agar pesantren yang tidak memiliki izin resmi tidak diperbolehkan beroperasi.
Kegiatan yang menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pesantrenku Aman tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Banyuwangi, Jumat (10/7/2026).
Halaqoh dihadiri para masyayikh, pengasuh pondok pesantren NU, jajaran PCNU Banyuwangi, serta pengurus RMI PBNU. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Ketua PBNU Alissa Wahid mengikuti kegiatan secara daring.
Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev menegaskan perlunya melihat persoalan kekerasan di lingkungan pesantren dari dua sisi, yakni internal dan eksternal.
Dari sisi internal, pesantren didorong melakukan evaluasi untuk menyusun langkah-langkah pencegahan kekerasan.
Sementara dari sisi eksternal, diperlukan sinergi antara pesantren, pemerintah, dan berbagai lembaga agar penanganan persoalan dapat berjalan lebih efektif.
Senada dengan itu, Sekretaris RMI PBNU sekaligus pengurus SAKA PBNU, Gus Ulun Nuha, menyebut terdapat tiga tantangan yang saat ini dihadapi dunia pesantren, yakni meningkatnya kasus kekerasan, masifnya pemberitaan di media dan media sosial, serta kecenderungan masyarakat yang semakin mudah menghakimi.
Menurutnya, kondisi tersebut harus dijawab melalui inisiatif dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
Halaqoh kemudian menghasilkan dua rekomendasi utama.
Pertama, setiap pesantren didorong membentuk satuan tugas (satgas) internal yang bertugas memberikan pendampingan kepada santri yang menjadi korban kekerasan maupun menghadapi persoalan pribadi.
Kedua, pemerintah diminta memperketat proses perizinan pondok pesantren serta melarang lembaga yang tidak memiliki izin resmi menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan nama pesantren.
Salah satu peserta halaqoh, Prof. Dr. KH Abdul Kholiq Syafaat, MA., menegaskan pentingnya kebijakan tersebut demi menjaga kualitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan pesantren.
"Pemerintah harus melarang pesantren yang tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan para pengasuh pondok pesantren agar terus menjaga amanah dari para orang tua santri. Menurutnya, pesantren merupakan ruang pendidikan dan pengabdian yang harus dijaga bersama sebagai tempat tumbuhnya karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan.
Melalui Halaqoh Masyayikh ini, RMI PBNU dan SAKA PBNU berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam memperkuat sistem perlindungan santri, mencegah kekerasan di lingkungan pesantren, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pesantren yang lebih aman, profesional, dan akuntabel.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
