Bupati Sumba Barat Daya Turun Gunung untuk Eliminasi Malaria

TIMESINDONESIA, SUMBA BARAT DAYA – Status endemi Malaria Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tertinggi ke 2 dari 3 Kabupaten di NTT tahun 2022.

Melihat status tersebut Bupati Sumba Barat Daya turun gunung untuk melakukan eliminasi Malaria.   

Advertisement

Berdasarkan data Sistem Informasi Malaria (SISMAL) sampai Mei 2023, Kabupaten SBD dengan jumlah kasus Malaria tertinggi di NTT sebanyak 1.361 kasus. Beban Malaria di SBD saat ini terkonsentrasi di Kecamatan Kodi Balagar sebesar 64 persen dari total kasus yang dilaporkan dari SBD.

“Ya, menanggapi kondisi itu kami langsung turun gunung dengan melakukan kunjungan ke Kecamatan Kodi Balagar Selasa 20 Juni 2023 kemarin untuk memastikan kegiatan Eliminasi malaria dilakukan secara tepat,” kata Bupati SBD Kornelis Kodi Mete Rabu (21/6/2023).

Ia mengatakan, kunjungan itu bertepatan dengan implementasi rencana aksi bebas Malaria di Kecamatan Kodi Balagar seperti pemeriksaan Malaria secara massal, kampanye Malaria dan Operasi Kelambu di Desa Kahale.

“Kita melakukan kampanye Malaria dominan menggunakan bahasa lokal Kodi dengan menyerahkan kelambu berinsektisida bagi ibu hamil dan balita, memberikan bantuan larvasida (limitor) kepada Keda Kahale serta melakukan pemeriksaan darah,” ujarnya.

Kornelis juga mengajak, penyakit Malaria harus dibasmi dengan cara menggunakan kelambu agar terhindar dari gigitan nyamuk juga membunuh nyamuk dewasa. Bila demam segera periksa darah. Jika positif Malaria, minum obat secara tepat dan tuntas. Dan bila ada pemeriksaan dari Puskesmas tidak boleh ditolak.  

“Warga Kodi Balagar jika berkunjung keluar wilayah Kodi Balagar tidak boleh bermalam kalau bermalam harus menggunakan kelambu karena saat ini Kodi Balagar satu-satunya Kecamatan di SBD dengan status endemis tinggi,” tuturnya.

Kornelis menegaskan, semua pihak di Kodi Balagar harus memastikan semua kegiatan berjalan secara maksimal dengan memastikan menggunakan kelambu, masifikasi testing Malaria, pengendalian vector pada tempat perindukan jika warga yang sakit diupayakan minum obat sampai tuntas dan semua desa harus memiliki PERDES tentang elimimnasi Malaria.

“Dana Desa sangat dimungkinkan untuk digunakan dalam menunjang kegaiatan eliminasi Malaria. Gunakan dana Desa jika diperlukan juga kita buatkan WA Group eliminasi Malaria agar bisa memonitoring sebab Malaria bukan masalah kesehatan saja tetapi berdampak langsung pada sektor pariwisata,” ungkapnya.

Konsultan Malaria UNICEF se-Pulau Sumba Rensat Tino menjelaskan, UNICEF, Kementerian Kesehatan dan Dinkes Dukcapil NTT sangat mengapresiasi Bupati SBD terkait inisiatif dan komitmennya dalam eliminasi Malaria.

“Kami sangat mengapresiasi itu karena Bupati nyatakan komitmennya bahwa sekarang saatnya semua pihak menerjemahkan komitmen itu dengan aksi nyata di lapangan maka ini suplemen positif untuk SBD,” ungkapnya.

Tentunya sekaligus memberikan harapan Kabupaten SBD akan Bebas Malaria 2026. Selain itu kegiatan yang sama telah dilaksanakan oleh Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat bahwa kecamatan itu kecamatan endemis tertinggi pada 19 Juni 2023 di Desa Harona Kala.

Kepala Dinas, PMD, Camat Kodi Balagar, Dinkes, pihak kabupaten, SSR PERDHAK dan UNICEF diminta untuk berkoordinasi untuk monitoring evaluasi progress percepatan eliminasi Malaria. 

“Pencapaian bebas malaria cepat tercapai jika ada kolaborasi dari semua pihak. Maka ke depan kita akan melakukan advokasi kolaborasi kepada organisasi-organisasi profesi kesehatan se-Pulau Sumba dan institusi pendidikan kesehatan untuk berperan serta dalam pergumulan ini,” terang Rensat Tino. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.