Pasar Sukodono Berstandar SNI Masih Becek dan Bau, Pedagang Lapor Politisi Gerindra

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendatangi pedagang pasar ber-SNI Pasar Sukodono, Sidoarjo. Kedatangan Bambang Haryo bersama relawan BHS Peduli tersebut setelah adanya laporan dari sejumlah pedagang terkait permasalahan di Pasar yang berstandar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Delta tersebut.

"Saat saya menjabat DPR RI, Pasar Sukodono ini saya perjuangkan untuk menjadi pasar ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) yang pertama di Jawa Timur. Mulai dari kondisi infrastruktur dan mutu barang dagangan yang dijual oleh pedagang berSNI ,” kata Anggota DPR RI periode 2014-2019 kepada TIMES Indonesia, Rabu (23/11/2022).

Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini mengungkapkan jika Pasar Sukodono dibangun atau di direhab dengan anggaran Rp 5,6 miliar pada Tahun 2016 dari anggaran APBN dan sudah mengantongi sertifikat SNI saat saya sebagai anggota DPR RI. Tapi sangat saya sayangkan banyak keluhan dari para pedagang soal tingginya biaya  retribusi dan penempatan stan baru yang ditempati para pedagang.

"Semestinya dari Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang ada, harga tempat sewa stand untuk pedagang lama yang menempati seharusnya harganya tidak mahal, bila perlu digratiskan," ungkapnya.

"Pedagang mengeluhkan jika sewa stand atau lapak pedagang untuk satu meter persegi nilainya Rp 2,5 juta. Sangat mahal dan sangat membebani para pedagang yang notabene Wong Cilik ini (orang kecil red). Pasar Sukodono ini dibangun dengan dana dari pusat. Toh yang menempati juga pedagang lama yang sebelumnya jualan di Pasar Sukodono sendiri, kenapa mahal sekali. Saat saya mencalonkan Bupati Sidoarjo, saya tegaskan tidak ada biaya sewa dan malah gratis untuk ditempati pedagang," sambung tegas Fouder BHS Peduli ini.

Bos PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini berharap Dinas Perdagangan dan UMKM Pemkab Sidoarjo melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM Sidoarjo.

Bambang Haryo saat mendengarkan keluhan pedagang Pasar Sukodono berSNI. (foto: Rudi Mulya/TIMES Indonesia)

"Saya contohkan, banyak dijual tempe atau tahu yang malah itu berlogo atau bercap luar Kabupaten Sidoarjo. Padahal banyak tempe dan tahu khas buatan UMK Sidoarjo yang terkenal enak, malah tidak ada cap atau merek dalam kemasannya, sudah menjadi keharusan Pemkab Sidoarjo memfasilitasi pelaku UMKM kecil agar produk mereka memiliki kemasan dengan merk UMKM Sidoarjo," pesanya.

“Jika dikemas dengan merk UMKM Sidoarjo dan tertera masa batas waktu atau masa kadaluarsa (expired) tentu akan menarik orang atau warga Sidoarjo untuk membeli tempe buatan UMK Sidoarjo sendiri,” harapnya.

BHS menambahkan, Pemkab Sidoarjo juga harus menjaga kebersihan dan kenyamanan di semua Pasar Tradisional yang dimiliki Sidoarjo. Ada keluhan pedagang, pada saat turun hujan deras dipastikan Pasar Sukodono banjir dan banyak genangan air, hal itu karena saluran pembuangan air di dalam pasar kurang memadai. Kemudian masalah sampah, jangan sampai sampah menumpuk dan malah menimbulkan bau tak sedap, oleh karena itu Dinas terkait harus gerak cepat mengambil sampah jika sampah sudah menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah yang tersedia di dalam pasar.

"Keluhan pedagang, saat ini kalau hujan deras, menggenang dan banjir. Oleh karenanya Pemkab Sidoarjo harus memikirkan masalah infrastruktur pendukung. Sekali lagi, pasar Sukodono ini saya perjuangan saya saat menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 sehingga pasar Sukodono ber-SNI di Jawa Timur, oleh karena itu Pemkab Sidoarjo harus menjaga dan merawat, menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para pedagang dan tentunya bagi para pelanggan atau warga yang berbanja di Pasar Sukodono ini," tegasnya.

Sementara itu, Listiyono salah satu pedagang Pasar Sukodono membenarkan banyaknya keluhan pedagang pasar soal tingginya harga sewa stand dipasar ber-SNI itu. Permasalahan kebersihan dan genangan air dan banjir saat hujan deras turun juga dikeluhkan pedagang yang kemudian kami laporkan ke Pak Bambang Haryo.

Bambang Haryo saat mendengarkan keluhan pedagang Pasar Sukodono berSNI. (foto: Rudi Mulya/TIMES Indonesia)

"Dulu di era Bupati Sidoarjo sebelumnya (Saiful Ilah) dalam Perda nilai sewanya stand los seharga Rp 500 ribu permeter persegi. Namun kemudian ada Perbup di era Bupati Sidoarjo sekarang (Ahmad Muhdlor Ali red) harga sewa naik menjadi Rp 2,5 juta/permeter perseginya, sangat mahal dan membebani para pedagang pasar Sukodono," ungkap Listiyono.

Listiyono menambahkan jika pedagang yang menempati stand los yang dibangun dengan anggaran dari APBN tersebut, merupakan pedagang pasar Sukodono yang lama sebelum dibangun atau direhab. Bukan pedagang baru atau bukan orang lain.

"Sewa yang mahal, terlebih kondisi pasar juga sepi, akibat dampak pandemi Covid-19 kemarin, sangat membebani kami. Keluhan kami juga pasar banyak genangan dan banjir saat hujan turun. Sudah kami laporkan permasalahan kami, tapi belum ada tindakan dari Pemkab Sidoarjo," sesalnya.

"Alasan itulah sehingga kami melapor ke Pak BHS agar memperjuangkan dan menyampaikan keluhan kami para pedagang  ke Pemerintah Daerah Sidoarjo, agar ada solusi kongkrit untuk pedagang Pasar Sukodono yang notabene Wong Cilik Ini," sambung Listiyono. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement