Forum Dosen

Isu-isu liar tak Terkendali karena kekuatan Kapolri Kurang Optimal

Selasa, 30 Agustus 2022 - 17:13 | 24.74k
Isu-isu liar tak Terkendali karena kekuatan Kapolri Kurang Optimal
Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D.; Dosen FISIP Universitas Brawijaya.

TIMESINDONESIA, MALANG – Semakin hari, layar televisi dan laman sosial media tidak hanya diisi dengan seputar berita perkembangan kasus pembunuhan Brigradir J oleh FS, PC, dan para anak buahnya tetapi banyak isu-isu yang bertebaran yang mengakibatkan krisis di tubuh Polri semakin kompleks. Mulai dari isu FS sebagai kaisar bekingan judi online hingga isu konsorsium 303 yang melibatkan banyak petinggi Polri. Isu LGBT Ferdi Sambo, Isu perselingkuhan Ferdi Sambo dengan seorang polwan cantik, isu perselingkuhan PC dengan Kuwat Makruf, sampai isu adanya kekaisaran khusus di dalam tubuh Polri. 

Isu-isu ini menyebar dengan liar sebagai buntut dari ketidakbecusan Polri dalam mengelola isu dan krisis yang sedang terjadi. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat, terjadinya peristiwa dramatis, perubahan social, kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Dalam konteks krisis yang terjadi di Polri, munculnya isu-isu tersebut disebabkan oleh: terjadinya sebuah peristiwa besar yang dramatis, kurang optimalnya kekuatan pemimpin, dan saya menambahkan satu lagi yang menurut saya ini adalah alasan utama munculnya berbagai isu yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat pada institusi Polri.

Isu-isu yang saat ini beredar adalah isu yang berdampak negatif pada reputasi Polri atau disebut dengan defensive issue. Isu tidak ditangani dengan serius oleh Polri, sehingga semakin liar berkembang yang memasuki tahap Mediation and Amplification (immiment stage/emerging). Pada tahap ini, isu berkembang karena isu-isu tersebut telah mempunyai dukungan public, yaitu ada kelompok-kelompok yang lain saling mendukung dan memberikan perhatian pada isu-isu tersebut. Tahap ini disebut juga tahap “emerging” (perkembangan). Mediasi bermakna bahwa orang-orang atau kelompok yang mempunyai pandangan yang sama saling bertukar pikiran sehingga membuat isu mulai meluas (amplifikasi). Pada tahap ini, tekanan-tekanan sudah mulai dirasakan organisasi untuk menerima isu. 

Kita lihat saja, saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) DPR RI dengan Kapolri, DPR RI mendesak Kapolri untuk menjelaskan isu-isu yang beredar di sekeliling kasus FS. Desakan masyarakat kepada Polri untuk menjelaskan isu-isu ini semakin besar setelah RPD, namun Polri lebih melakukan aksi pemberantasan kegiatan judi online di seluruh daerah. Sayang sekali, operasi serentak ini kurang mendapatkan respon positif dari publik karena publik memandang aksi ini tidak menjawab inti dari isu yang sedang beredar karena hanya menangkap pelaku judi online dan agennya bukan pada bandar dan Boss judi yang sesuangguhnya terutama oknum Polri yang mendaji pelindungnya. Sehingga tidak salah jika  publik masih menilai kekuatan Kapolri untuk membongkar kasus Konsorsium 303 dan kerajaan judi online di tubuh Polri belum optimal. 

Meski isu itu sifatnya adalah grapevine bukan berarti isu itu bisa didiamkan begitu saja dan diharapkan akan hilang dengan sendirinya jika tidak ditanggapi. Isu yang dibiarkan berkembang secara liar dan tidak ditangani secara baik akan berpotensi besar menimbulkan krisis baru yang menambah beban Polri dalam mengatasi krisis utama yaitu masalah pembunuhan Brigradir J. Saya justru melihat bahwa Polri akan memasuki krisis berikutnya yaitu krisis kerajaan judi online dan krisis budaya buruk dan struktural di tubuh Polri. 

Polri harus merubah strategi penangan isu dan krisis yang sedang dihadapi. Cara-cara lama yang cenderung manipulatif harus segera ditinggalkan! Strategi denial, blaming others, dan melakukan aksi yang bertujuan untuk mengalihkan isu harus dibuang jauh-jauh oleh Kapolri dan tim manajemennya. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, isu-isu liar yang saat ini berkembang harus ditangani dengan presisi, transparansi, dan beretika. Karena publik sudah tidak begitu percaya lagi dengan Kadivhumas sebagai juru bicara, maka semua informasi, pernyataan dan penjelasan harus disampaikan oleh Kapolri sebagai CEO organisasi ini, sebagai komunikator tunggal. Publik masih percaya pada Kapolri, jadi Kapolri harus menjadi satu-satunya sumber informasi resmi dari Polri.  

Strategi respon yang penting harus segera dilakukan adalah startegi corporate apologia. 

Polri harus segera meminta maaf kepada publik atas kegaduhan dan tragedi yang dilakukan oleh anggotanya. Hingga hari ini, belum ada permintaan maaf resmi dari Kapolri kepada masyarakat Indonesia dan keluarga Brigradir J atas peristiwa tragis ini. Permintaan maaf ini sangat PENTING artinya bagi banyak pihak. 

Karena tujuan utama permintaan maaf adalah untuk mengurangi sangsi sosial yang diberikan masyarakat serta untuk mendapat dukungan moral dari publik dalam mengatasi krisis. Selain meminta maaf, Polri harus mampu menunjukkan bagaimana isu-isu liar yang merusak reputasi Polri seperti isu kerajaan judi online di dalam Polri dan buruknya budaya di tubuh Polri diselesaikan secara terbuka dan transparan. 

Dua strategi ini tampaknya mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Semua tergantung keberanian dan kesungguhan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri. 

Kapolri tidak perlu takut dan ragu karena sebagian besar masyarakat, DPR RI bahkan Presiden RI pasti mendukung Kapolri dalam membenahi dan bersih-bersih di tubuh Polri. 

Dan kalau bisa... pilih penasehat Kapolri yang benar-benar kompeten, bukan karena rekanan atau sahabat dari salah satu petinggi Polri tapi tidak punya kapabilitas dan integritas.

***

*) Oleh: Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom., Ph.D.; Dosen FISIP Universitas Brawijaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

KOPI TIMES