Pilkada Serentak 2024 Momentum Akselerasi Ekonomi Syariah di Indonesia

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi momen penting kontestasi demokrasi Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan serentak bulan November 2024. Pilkada yang dilakukan secara serentak ini sudah pasti mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu sektor yang terpengaruh secara langsung adalah sektor ekonomi.
Sektor ekonomi syariah adalah salah satu dari berbagai sektor ekonomi yang terdampak. Penulis meyakini bahwa ekonomi syariah memiliki potensi untuk mendapatkan dorongan signifikan dari dinamika politik yang terjadi selama dan setelah Pilkada.
Advertisement
Ekonomi syariah, yang mencakup berbagai aktivitas ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, hingga pasar modal syariah, semakin mendapatkan tempat di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, pengembangan ini tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, yang bisa saja dipengaruhi oleh hasil Pilkada.
Kebijakan Publik dan Ekonomi Syariah
Pada gelaran pesta demokrasi nanti akan ditentukan pemimpin daerah pilihan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Pemimpin-pemimpin terpilih nantinya akan mencanangkan dan menjalankan berbagai kebijakan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Manakala pemimpin tersebut memiliki visi yang seirama dengan prinsip ekonomi syariah, maka hal tersebut bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah tersebut.
Pemimpin yang memberikan perhatian terhadap ekonomi syariah akan mendorong kebijakan yang dapat memperkuat perbankan syariah di wilayahnya, mencanangkan program-program yang dapat membantu UMKM berbasis syariah, atau bahkan membuat zona ekonomi khusus yang fokus pada produk/jasa halal. Dukungan terhadap edukasi dan literasi keuangan syariah juga ditingkatkan sehingga memperluas pangsa pasar ekonomi syariah baik domestik maupun regional.
Peluang dan Tantangan
Sementara itu, walaupun Pilkada serentak merupakan peluang untuk berkembangnya ekonomi syariah, terdapat juga tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan berupa infrastruktur yang belum mapan, rendahnya literasi masyarakat serta regulasi yang kurang mendukung. Tidak kalah pentingnya keberhasilan kebijakan ekonomi syariah juga bergantung pada keseriusan pemimpin yang terpilih. Dalam kasus pemimpin yang terpilih tidak mempunyai kepentingan dan juga pemahaman komprehensif terhadap pengembangan ekonomi syariah, potensi yang ada bisa saja tidak terealisasi.
Money Politic, korupsi dan nepotisme juga masih menjadi hambatan di Indonesia bagi perkembangan ekonomi syariah. Jika pemimpin yang terpilih hanya mementingkan pribadi maupun golongan tertentu, ekonomi syariah tidak akan menjadi prioritas dan kebijakan yang diambil bukan berbasis prinsip keadilan yang menjadi nilai dasar ekonomi syariah.
Strategi Menghadapi Pilkada Serentak
Dalam mengoptimalkan potensi ekonomi syariah pada momentum Pilkada 2024 para stakeholder bisa menerapkan beberapa strategi. Pertama, para pendukung dan pelaku ekonomi syariah perlu secara aktif berkontribusi dalam pesta demokrasi ini, seperti mendorong calon-calon yang pro-ekonomi syariah maupun mengedukasi masyarakat untuk sadar dan mau memilih pemimpin yang mendukung perkembangan ekonomi syariah.
Kedua, perlu ada kolaborasi antara pemegang kebijakan seperti pemerintah pusat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) untuk mendukung lebih serius terhadap perkembangan ekonomi syariah. Dukungan tersebut bisa dalam bentuk kebijakan nasional yang secara aktif mendorong perkembangan ekonomi syariah di berbagai daerah.
Ketiga, meningkatkan tingkat literasi ekonomi syariah melalui edukasi baik pada kalangan pemimpin daerah maupun masyarakat umum. Dengan tingkat pemahaman yang baik, peluang akan lebih banyak kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah tentunya akan semakin besar.
Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 merupakan peluang besar untuk mempengaruhi arah perkembangan ekonomi syariah. Namun demikian tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Diperlukan kolaborasi antar stakeholder dan juga pemahaman yang komprehensif mengenai nilai penting ekonomi syariah bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pilkada serentak bukan hanya momen pemilihan pemimpin namun juga bisa menjadi momen untuk membangun ekonomi syariah di Indonesia yang lebih kuat.
***
*) Oleh : Fitria Nurma Sari, Dosen Perbankan Syariah, Universitas Ahmad Dahlan.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : Hainorrahman |
Publisher | : Rizal Dani |