Advertisement
Forum Dosen

Kehidupan Rentan Menopang Negara

Realitanya, negara runtuh saat mereka yang membangun kehidupan negara bersama kehilangan harapan hidup layak dari pekerjaannya tersebut.

TIMES Indonesia,
Kehidupan Rentan Menopang Negara
Donna Exsanti Charinda, Praktisi.
A-AA+

Bandar Lampung Pagi hari seperti biasa, seorang buruh berdiri di pinggir jalan menunggu jemputan dari pabrik tempat ia bekerja. Di saat yang sama, dengan gagah seorang guru honorer yang menyalakan motor tuanya menuju sekolah sambil menghitung uang di dompet. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun dalam satu tujuan pembangunan, buruh bekerja untuk membangun industri, dan guru bekerja untuk membangun generasi. Keduanya kemudian dipertemukan semesta dalam nasib yang sama, yakni bekerja keras untuk kehidupan yang perlahan mencekik erat dan terasa sempit.

Indonesia sering menyebut buru sebagai tulang punggung ekonomi dan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Betapa mulianya sebutan tersebut, bahkan patriotik saat dirasa. Namun, ada ironi yang sulit disembunyikan di baliknya, yakni kecenderungan negara dalam perayaan memuji pengorbanan dibanding membayar kerja secara layak. Bagaimana mungkin? Buruh adalah kelompok yang menjaga roda produksi tetap berjalan. Guru adalah kelompok yang menjaga masa depan bangsa agar tetap hiudp. Namun naasnya, kedua kelompok ini justru yang paling akrab dengan ketidakpastian ekonomi.

Advertisement

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, rata-rata upah buruh di Indonesia adalah RP3,09 juta per bulan pada tahun 2025. Bahkan, dalam angka tersebut masih terdapat ketimpangan antar wilayah, seperti pada Provinsi Lampung dimana rata-rata upah buruhnya merupakan salah satu yang terendah secara nasional, yakni sekitar Rp2,32 juta per bulan. Padahal biaya hidup juga terus meningkat setiap harinya, baik dari harga pangan, transportasi, sewa rumah, bahkan biaya pendidikan anak yang peningkatannya jauh lebih cepat dibanding tingkat pendapatan pekerja.

Guru honorer di Indonesia memiliki situasi yang menyedihkan, dimana menurut survey yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa dan IDEAS pada tahun 2024, 74,3% guru honorer menerima gaji di bahwa dua juta rupiah per bulan, bahkan beberapa di antaranya hanya memperoleh Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan. Seseorang yang memiliki profesi mulia dalam membangun dan mengajarkan daya nalar, etika perilaku, dan membangun anak-anak bangsa dalam mewujudkan cita-citanya justru hidup dalam beban keterbatasan uang untuk membeli bensin dan kebutuhan makannya sehari-hari. 

Kondisi ini kemudian diromantisasi negara sebagai sebuah bentuk pengabdian, menggunakan alasan moral untuk menormalisasi penderitaan. Kondisi tak layak untuk guru dinormalisasi dengan slogan “ikhlas mendidik generasi penerus bangsa”, sementara buruh dengan slogan “bersyukur masih bisa bekerja.” Dengan logika yang demikian, maka kerja keras tidak lagi dihargai sebagai kontribusi yang wajib dibayar dengan layak, melainkan sebuah pengorbanan yang harus dilakukan tanpa banyak menuntut. 

Satu hal yang sering luput dari penglihatan kita adalah, kesejahteraan pekerja sebenarnya berkaitan langsung dengan kualitas hasil kerjanya. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan terhadap kesejahteraan tenaga kerja, ditemukan bahwa kondisi hidup yang layak seorang pekerja memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas, kesehatan mental, dan kualitas kerjanya. Maka, dalam tekanan ekonomi dan ketidakpastian hidupnya, guru dan buruh bukan hanya dua pihak yang dirugikan dalam kondisinya, melainkan juga masa depan dari masyarakat tersebut. 

Rendahnya gaji guru honorer berdampak pada kualitas pendidikan karena banyak guru akhirnya terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk hidup, dan seorang guru yang selayaknya fokus membangun kualitas belajar muridnya justru dipaksa membagi energi tersebut demi memenuhi kebutuhan dasar ia dan keluarganya.

Advertisement

Sementara itu dari sisi buruh, penggunaan sistem outsourcing, kontrak jangka pendek, target produksi yang tinggi, dan ancaman PHK membuat hidup mereka berada dalam rasa cemas yang berkepanjangan. Kedua profesi ini diperas tenaga dan mentalnya dengan akar masalah yang sama dimana manusia dipandang hanya sebagai alat produksi negara. 

Realitas inilah yang terjadi dibalik wajah pembangunan yang sering dibanggakan negara dengan gedung=gedung tinggi, investasi yang terus dipromosikan, dan angka pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan setiap tahun. Dibaliknya terdapat jutaan orang yang bekerja tanpa kepastian hidup yang layak.

Masalah yang dipersoalkan tidak berhenti tentang nominal gaji para pekerja, melainkan adalah cara pandang negara terhadap pekerjaan. Kenyataannya, pekerjaan yang menghasilkan keuntungan ekonomi cepat cenderung lebih dihargai dibanding pekerjaan yang menjaga fondasi sosial masyarakat. Buruh dan guru dianggap sebagai kelompok pekerja yang mudah diganti, sehingga kesejahteraan mereka kerap ditempatkan bukan sebagai prioritas utama.

Akibatnya, konstruksi perspektif ini membuat masyarakat perlahan namun pasti terbiasa melihat penderitaan pekerja sebagai situasi normal. Guru honorer dengan gaji ratusan ribunya dianggap bentuk kisah pengabdian mulia, dan buruh yang memaksa bekerja meski sakit dianggap sebagai kisah seorang pekerja keras. Padahal, romantisasi ini sangat berbahaya karena membuat bentuk ketidakadilan terlihat normal. 

Padahal saat buruh berhenti bekerja, maka roda ekonomi terhambat. Saat guru berhenti mengajar, maka masa depan bangsa perlahan gelap. Dari sini pertanyaan yang muncul dalam nasib buruh dan guru bukan lagi apakah mereka layak dihormati atau tidak, namun mengapa? Mengapa negara secara sadar memberikan mereka yang menopang tubuh dan pikiran masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak layak? Negara tidak akan runtuh hanya karena kekurangan gedung tinggi atau investor terhadapnya. Realitanya, negara runtuh saat mereka yang membangun kehidupan negara bersama kehilangan harapan hidup layak dari pekerjaannya tersebut.

***

*) Oleh : Donna Exsanti Charinda, Praktisi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TIMES Indonesia