TIMESINDONESIA, SEMARANG – Hajatan Pemilu 2024 telah usai, masyarakat telah melakukan pesta demokrasi untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang akan menjadi nakhoda negeri ini selama 5 tahun ke depan.
Hal yang seru untuk disimak dalam Pemilu 2024 ini adalah pemilihan presiden (pilpres). Tiga pasangan calon berebut kuasa untuk bisa menduduki posisi strategis: RI-1 dan RI-2. Pelbagai upaya pun mereka lakukan untuk bisa meraih kekuasaan tertinggi itu.
Advertisement
Mereka tak ragu mengobral janji-janji manis, mulai dari yang substantif hingga yang populis. Kalau boleh dibilang, mereka tuang janji-janji itu layaknya melempar jaring ke lautan lepas, berharap menarik perhatian masyarakat.
Setiap paslon pun berlomba-lomba untuk menarik perhatian rakyat dengan janji-janji manis mereka. Pada hajatan pemilu ini juga dimanfaatkan sebagai musim tebar janji populis. Mereka menawarkan janji-janji yang menarik perhatian publik, mulai dari memberikan makan gratis bagi pelajar dan ibu hamil hingga subsidi BBM dengan harga serendah mungkin.
Hal yang menjadi sorotan dalam Pilpres 2024 ini adalah mengenai prinsip keberlanjutan dan perubahan. Prinsip tersebut bisa dipergunakan sebagai salah satu acuan atau tolok ukur masyarakat untuk melihat Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.
Sederhananya, jika ingin melihat pembangunan Indonesia ke depan, maka bisa dilihat dari hasil Pilpres 2024 ini karena ada perbedaan karakteristik yang mencolok di antara paslon untuk mengemas Indonesia menuju Indonesia emas yang diproyeksikan akan terjadi beberapa tahun lagi.
Pihak keberlanjutan akan meneruskan pembangunan dan pekerjaan Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Sementara itu, pihak perubahan membawa visi perubahan yang kemungkinan bertolak belakang dengan pihak petahana.
Kali ini, saya merupakan salah satu orang yang mendukung gerakan perubahan, siapa pun calon presidennya. Gerakan perubahan merupakan hal yang tepat dilakukan jika melihat kondisi negeri ini sekarang.
Apa yang mau dibanggakan dari negeri ini? Kondisi demokrasi Indonesia sekarat. Indeks demokrasi Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan kebebasan pers. Data dari Freedom House dan Reporters Without Borders tersebut menunjukkan penurunan skor baik untuk demokrasi maupun kebebasan pers, dari 2019-2023.
Tidak cuma itu, studi mengenai indeks demokrasi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit, menunjukkan bahwa tahun 2023 Indonesia cuma meraih skor 6,53. Skor ini turun dibandingkan tahun 2022 yang meraih skor 6,71. Dengan perolehan ini, Indonesia dicap sebagai negara dengan predikat flawed democracy alias demokrasi cacat.
Mengenai korupsi pun sama. Studi yang dilakukan oleh Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa skor Indonesia pada tahun 2023 ini cuma 34 dari skala 100. Dengan perolehan ini, Indonesia cuma bertengger di posisi 115 negara dari 180 negara.
Perolehan skor IPK Indonesia ini sama dengan perolehan tahun 2022 lalu alias mengalami stagnasi, tapi peringkat Indonesia tahun 2023 merosot dibandingkan tahun sebelumnya yang menduduki posisi ke-110.
Selama sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, skor IPK Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan jika dibandingkan dengan saat awal masa jabatannya pada tahun 2014.
Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pemberantasan korupsi, bahkan bisa dikatakan adanya kemunduran yang mencolok dalam hal ini.
Saya istiqomah di jalan perubahan. Indonesia hari ini dipenuhi oleh manusia-manusia ‘rakus’ penuh kepentingan yang menyesatkan. Sering kali pun, masyarakat cuma dijadikan sebagai alat untuk memuluskan nafsu segelintir orang yang tak bertanggung jawab untuk bisa mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.
Siapa pun pihak yang menggaungkan perubahan, bagi saya itu bagaikan oase di tengah gurun gersang. Bagi saya pun, perubahan merupakan jalan pedang. Bukan tanpa alasan, di tengah keberlanjutan yang menyesatkan, perubahan merupakan obat paling mujarab untuk bisa menyembuhkan penyakit kronis di negeri ini.
***
*) Oleh : Raihan Muhammad, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
