TIMESINDONESIA, SULAWESI TENGGARA – Dewasa ini, kita menyaksikan paradoks yang mencolok: semakin banyak pakar hukum, namun realitas hukum semakin semrawut; semakin banyak pakar politik, kondisi perpolitikan semakin runyam; semakin banyak pakar ekonomi, kondisi keuangan semakin kacau. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam sistem sosial dan politik kita. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana reorientasi wawasan dan sikap sosial politik dapat berkontribusi pada stabilitas pemilihan daerah yang sehat di Indonesia.
Dari sudut pandang ini, maka sebab utama dari perubahan-perubahan sosial dan revolusi-revolusi politik adalah perubahan di dalam metode produksi dan distribusi, dan bukan semata-mata dari otak manusia atau moralitas dan kebenaran abadi yang dipikirkannya. Sejarah manusia sampai hari ini adalah sejarah perjuangan kelas, antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan yang berbeda.
Advertisement
Di dalam sistem perbudakan, ada kelas pemilik budak dan budak; di feodalisme, tuan tanah dan petani; di kapitalisme, borjuis (pemilik alat produksi) dan buruh. Setiap sistem sosial lahir untuk kemudian mati ketika kontradiksi dan pertentangan di dalamnya tidak bisa lagi didamaikan. Dari abu yang lama, sebuah sistem sosial yang baru lahir.
Masyarakat borjuis yang lahir dari reruntuhan masyarakat feodal tidaklah mengakhiri pertentangan kelas, tetapi melahirkan operasi dan pertentangan kelas yang baru. Kelas borjuis yang lahir dari sistem feodalisme, yang lalu menjadi dewasa dan memberontak terhadap batas-batas feodalisme, bangkit menjadi kelas penguasa yang baru dengan menghancurkan feodalisme. Tetapi pada saat yang sama, kelas borjuis menciptakan satu kelas yang akan menjadi penggali kuburnya: yakni kelas buruh. Dengan semakin besarnya kapital, semakin besar juga kelas proletar dalam jumlah dan kualitas.
Kapitalisme dalam evolusi waktu mengakibatkan sistem ini sudah agak tua, kapitalisme justru menjadi sistem yang menghambat kemajuan masyarakat secara umum. Kaum borjuis sudah kehilangan nilai-nilai progresifnya sama sekali. Masalah-masalah ekonomi, sosial, dan politik sudah tidak bisa diselesaikan oleh mereka.
Kontradiksi utama kapitalisme adalah bahwa produksi dilakukan secara sosial (yakni oleh mayoritas kaum pekerja) tetapi nilai-lebih produksi tersebut (profit) diambil secara pribadi (yakni oleh segelintir pemilik modal). Penyelesaian kontradiksi ini adalah dengan menyerahkan nilai-lebih produksi ke rakyat pekerja dengan cara menasionalisasi ekonomi di bawah kontrol demokratis rakyat pekerja yang akan merencanakan ekonomi secara sistematis dan demokratis untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk laba dan profit semata.
Demokrasi sebagai sistem berorientasi kepada keadilan sosial dan keadilan ekonomi demokrasi adalah oksigen dari sosial. Tidak akan ada sosialisme yang sejati tanpa demokrasi kelas pekerja. Perubahan sistem ekonomi kapitalisme ke sosialisme juga harus disertai dengan perubahan struktur politik di dalam masyarakat secara radikal. Kita harus merubah demokrasi yang kita miliki sekarang ini, yakni demokrasi borjuis yang hanya menjamin hak-hak demokrasi kaum pemilik modal dan antek-anteknya, menjadi demokrasi rakyat pekerja.
Demokrasi representatif, dimana rakyat hanya disuruh ikut pemilu 5 (lima) tahun sekali dan lalu diam menunggu sampai pemilu berikutnya, harus dirubah menjadi demokrasi partisipatoris dimana semua rakyat aktif di dalam pengambilan keputusan dan eksekusi keputusan tersebut setiap saat. Demokrasi rakyat pekerja bukan hanya terbatas di lembaga pemerintahan dan politik, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari rakyat pekerja: di lingkungan tempat tinggal, sekolah-sekolah, tempat kerja, pabrik-pabrik, dsb.
Secara elementer rakyat harus diberikan asupan pemahaman atas pendidikan politik, dan demokrasi yang sehat agar cita-cita kemerdekaan bisa tercapai dengan cepat, akan tetapi jika hal demikian tidak diterpakan maka rakyat akan kaku dalam menganalisa dan berbahasa sehingga dampak yang akan diakibatkan mental rakyat tidak kuat dalam berbangsa dan bernegara, mentalitas bangsa seperti ini akan selalu menjadi lingkaran yang sangat menyebalkan bagi peradaban dan negara harus bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman secara eksplisit.
Menurut hemat penulis misi dari pihak kapitalis yaitu mendoktrin rakyat untuk tidak berpendidikan sehingga para pihak elit kapitalistik lebih leluasa untuk menjajah rakyat, pemicu gerak kapitalis didasari mendistorsi local wisdom menumbuhkan lokal kingdom sehingga environmental ethics menjadi dikotomi pada political kekuasaan. Tapi warisan UUD 1945 negara harus memelihara fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa bukan malah sebaliknya.
Setiap negara pada umumnya memiliki angka rata-rata intelligence quotient (IQ) masing-masing. intelligence quotient adalah suatu barometer untuk mengukur kecerdasan seseorang. Berdasarkan laman International IQ Test tahun 2022, Indonesia memiliki IQ rata-rata sebesar 94,04. Indonesia berada di urutan ke-88 dari 125 negara yang berkunjung ke situs tersebut untuk mengerjakan tes IQ.
Akan tetapi, saat daftar negara dipersempit jadi negara di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi buncit dari 9 negara (tidak ada data dari Brunei Darussalam dan Timor Leste). Negara di Asia Tenggara dengan IQ tertinggi ditempati Singapura (104,75), Vietnam (101,14) dan Malaysia (99,07).
Dari data tersebut negara belum mampu bertanggung atas krisis kesadaran akan intelektual, maka dari itu sudah seharusnya para elit oligarki lebih leluasa untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam. Sehingga ini akan mengakibatkan kapitalisme menjamur di segala lini kehidupan dan sejarah penjajahan akan diulang kembali tapi dengan model menjajah yang berbeda yaitu imperialisme moderen.
Indonesia memiliki sistem hukum akan tetapi sistem hukum itu lebih didominasi oleh ideologi dan praktik politik kapitalisme dan neoliberalisme yang terbungkus secara rapi pada nasionalisme. Dua hal yang memicu kekacauan yaitu tidak memahami ruang hukum dan hukum itu sebagi alat menjajah.
Akibat dari praktek sistem ini, negara lebih berpihak pada orang kaya, ketimbang orang-orang kecil yang berkekurangan.semisal sudah menjadi rahasia umum, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoreksi akses negatif pasar bebas lewat BPJS dan Kartu Pintar, belum cukup, karena belum menyentuh akar masalah yaitu ketimpangan yang luar biasa.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, model praktek Indonesia yang dijalankan lebih tercermin dalam meningkatnya peran lembaga pendidikan swasta, komersialisasi pendidikan, dan peningkatan biaya pendidikan. Akibat yang dimunculkan yaitu dampak negatif seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, penurunan kualitas mutu pendidikan, dan pengaruh geopolitik yang mengancam identitas budaya lokal.
Paulo Freire salah satu filsuf kelahiran Brazil dalam adagium tajamnya yaitu rendahnya kesadaran politik rakyat merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka mudah dimanipulasi oleh elit penguasa yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Freire menyebut kondisi ini sebagai "budaya bisu," di mana rakyat yang kurang berpendidikan politik menjadi pasif dan tidak kritis terhadap realitas sosial dan politik di sekitarnya.
Dalam konteks ini, kesadaran politik yang kurang mengakibatkan rakyat tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, serta tidak mampu mengidentifikasi dan menentang ketidakadilan yang mereka alami.
Akibatnya, mereka cenderung menerima status quo dan manipulasi dari elit yang berkuasa tanpa perlawanan. Untuk mengatasi masalah ini, Paulo Freire menekankan pentingnya pendidikan kritis sebagai alat utama untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat. Pendidikan kritis, menurut Freire, harus bersifat dialogis dan partisipatif, di mana pendidik dan peserta didik berinteraksi secara egaliter dalam proses belajar-mengajar.
Rakyat Indonesia harus mampu berbahasa fasih dan punya pola pikir yang kritis. Melalui metode ini, rakyat diajak untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap kondisi sosial dan politik mereka. Mereka didorong untuk mempertanyakan realitas yang ada, memahami struktur kekuasaan, dan menyadari potensi mereka untuk melakukan perubahan.
Pendidikan kritis ini tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan komunitas, lokakarya, dan diskusi-diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain pendidikan kritis, Freire juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan aksi bersama untuk mencapai perubahan sosial yang signifikan. Masyarakat harus didorong untuk membentuk organisasi dan gerakan sosial yang memperjuangkan kepentingan mereka.
Keterlibatan dalam aksi kolektif memberikan pengalaman praktis dalam demokrasi partisipatif dan memperkuat solidaritas di antara rakyat. Dengan meningkatnya kesadaran politik dan keterlibatan aktif dalam gerakan sosial, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah serta menentang manipulasi dari elit penguasa. Melalui kombinasi pendidikan kritis dan aksi kolektif, kesadaran politik rakyat dapat ditingkatkan, sehingga mereka mampu melawan penindasan dan memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif.
***
*) Oleh : Rafli Tahir, Ketua Umum Forum Kajian Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Hainorrahman |
| Publisher | : Rizal Dani |
