Euforia Penangkapan Kepala BGN

SUMBA TIMUR – Ramainya respons masyarakat di media sosial terhadap penangkapan sejumlah pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional menimbulkan pertanyaan menarik dari perspektif administrasi public yaitu apakah masyarakat senang karena dugaan korupsi yang sedang diusut, atau karena mereka tidak menyukai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Menurut saya, euforia publik lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen anti-korupsi dari pada penolakan terhadap program MBG itu sendiri. Di lihat Dalam berbagai komentar di media sosial, masyarakat umumnya mengekspresikan kegembiraan karena melihat aparat penegak hukum bertindak terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran negara. Di tengah tingginya ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi, setiap tindakan hukum terhadap pejabat yang diduga korup sering dipandang sebagai bentuk keadilan yang selama ini dinantikan.

Dari perspektif administrasi publik, fenomena ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan (trust deficit) terhadap institusi pemerintah. Ketika pejabat publik tersangkut kasus hukum, masyarakat tidak hanya menilai individu yang terlibat, tetapi juga menilai sistem pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Akibatnya, keberhasilan program yang sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat dapat ikut terdampak oleh citra negatif para pengelolanya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat juga memiliki kritik terhadap pelaksanaan MBG selama ini. Kritik tersebut umumnya berkaitan dengan prioritas anggaran, kesiapan pelaksanaan, efektivitas distribusi, hingga kekhawatiran terhadap potensi kebocoran anggaran. Karena itu, ketika muncul kasus dugaan korupsi, sebagian publik mengaitkannya dengan keraguan yang sebelumnya sudah masyarakat miliki terhadap tata kelola program tersebut.

Yang perlu dibedakan adalah antara program dan pengelolanya. Secara prinsip, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, yang merupakan tujuan kebijakan publik yang baik. Jika terdapat dugaan korupsi, maka yang harus diproses adalah oknum yang terlibat, bukan serta-merta menolak tujuan programnya.

Selain itu Euforia masyarakat juga dapat dibaca sebagai bentuk tuntutan terhadap prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Publik ingin memastikan bahwa anggaran yang besar ini benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

fenomena ini sebagai pelajaran penting bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya, tetapi juga oleh integritas para pelaksananya. Program yang baik dapat kehilangan legitimasi publik apabila dikelola secara tidak transparan. Sebaliknya, penegakan hukum yang tegas dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, euforia publik lebih tepat dipahami sebagai ekspresi dukungan terhadap pemberantasan korupsi dan tuntutan akuntabilitas, meskipun sebagian masyarakat mungkin juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program MBG.

***

*) Oleh : Hina Mehang Patalu, Mahasiswa S2 Ilmu Administrasi Undana Kupang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.