Ketika Janji PLN Banyuwangi Padam Bersama Listrik di Pesanggaran

BANYUWANGI – Piala Dunia 2026 sedang menjadi pusat perhatian dunia. Teknologi informasi berkembang semakin cepat. Artificial Intelligence, transformasi digital, dan berbagai layanan berbasis internet terus digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan zaman.

Di tengah narasi besar tentang masa depan itu, sebagian warga Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, justru dipaksa kembali merasakan pengalaman hidup yang terasa seperti masa lalu: menjalani aktivitas tanpa listrik selama berjam-jam.

Ironisnya, persoalan ini bukan terjadi karena bencana alam besar atau gangguan sistem nasional. Pemadaman listrik tersebut diawali oleh pengumuman resmi dari PLN UP3 Banyuwangi mengenai kegiatan pemeliharaan jaringan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Informasi itu disampaikan melalui media sosial dan berbagai kanal komunikasi resmi.

Sekilas, semuanya tampak profesional. Ada jadwal, ada kepastian waktu, dan ada penjelasan mengenai tujuan pemeliharaan. Masalahnya, yang padam bukan hanya aliran listrik. Kepastian yang dijanjikan kepada masyarakat juga ikut padam.

Pukul 14.00 berlalu. Listrik tak kunjung menyala. Warga mulai bertanya-tanya. Pukul 15.00, harapan masih menggantung. Menjelang sore, anak-anak yang hendak belajar harus mengandalkan cahaya matahari yang semakin redup. Ketika malam tiba, sebagian warga mulai menyalakan lilin, lampu darurat, dan senter.

Aktivitas rumah tangga terganggu. Warung-warung kehilangan pelanggan. Perangkat elektronik tak dapat digunakan. Sementara itu, informasi lanjutan yang dinanti masyarakat tak kunjung hadir secara memadai. Situasi semacam ini sesungguhnya bukan hanya soal listrik. Ini adalah soal pelayanan publik.

Masyarakat pada dasarnya dapat memahami bahwa pemeliharaan jaringan merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada warga yang menolak perbaikan infrastruktur. Justru masyarakat menginginkan jaringan listrik yang semakin andal dan berkualitas. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Dalam pelayanan publik modern, kepercayaan dibangun melalui transparansi. Ketika sebuah institusi menyampaikan bahwa pemadaman akan berlangsung hingga pukul 14.00 WIB, maka masyarakat akan menyusun aktivitasnya berdasarkan informasi tersebut. Pelaku UMKM akan menghitung jam operasional usahanya.

Pedagang makanan akan memperkirakan ketahanan bahan dagangannya. Orang tua akan mengatur kebutuhan rumah tangga. Bahkan pekerja yang mengandalkan internet untuk bekerja dari rumah juga akan menyesuaikan jadwal mereka. Namun ketika listrik baru menyala menjelang malam tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat merasa ditinggalkan. Yang muncul bukan hanya rasa kesal, tetapi juga ketidakpercayaan.

Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah warga mengaku bahwa pemadaman serupa telah terjadi berulang kali dalam beberapa hari terakhir. Jika benar demikian, maka persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Di era digital, listrik bukan lagi sekadar fasilitas pendukung. Listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Hampir seluruh aktivitas ekonomi modern bertumpu pada pasokan listrik yang stabil. Mesin pendingin UMKM membutuhkan listrik. Sistem pembayaran digital membutuhkan listrik.

Jaringan internet membutuhkan listrik. Kegiatan belajar mengajar membutuhkan listrik. Bahkan pelayanan kesehatan tingkat dasar pun sangat bergantung pada ketersediaan energi listrik. Karena itu, setiap gangguan pasokan yang berlangsung berjam-jam akan menghasilkan efek domino yang luas.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa kualitas layanan listrik memiliki hubungan erat dengan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Gangguan yang berulang menyebabkan meningkatnya biaya operasional usaha, menurunkan efisiensi produksi, serta menghambat aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Infrastruktur listrik yang andal bahkan sering dijadikan indikator penting dalam mengukur daya saing suatu wilayah.

Artinya, persoalan listrik tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai urusan teknis internal perusahaan penyedia energi. Ini sudah menjadi bagian dari kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Karena itu, yang paling dibutuhkan masyarakat sebenarnya bukanlah permohonan maaf setelah gangguan terjadi. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan.

Jika memang terdapat kendala teknis yang menyebabkan pemadaman berlangsung lebih lama dari jadwal, sampaikan secara jujur. Jika ditemukan kerusakan tambahan di lapangan, informasikan kepada publik. Jika proses normalisasi membutuhkan waktu hingga malam hari, beritahukan sejak awal.

Masyarakat tidak menuntut kesempurnaan. Masyarakat hanya ingin diperlakukan sebagai pihak yang berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Keterbukaan informasi sering kali menjadi bentuk pelayanan yang paling sederhana, tetapi justru paling berharga.

Dalam konteks ini, pimpinan PLN UP3 Banyuwangi perlu memberikan perhatian serius terhadap kualitas komunikasi publik yang dibangun. Sebab keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari berapa cepat jaringan diperbaiki, tetapi juga dari seberapa baik masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Jangan sampai pengumuman resmi yang seharusnya menjadi pegangan masyarakat justru dianggap sekadar formalitas belaka. Ketika hal itu terjadi, yang mengalami kerusakan bukan hanya jaringan listrik, tetapi juga kredibilitas lembaga di mata publik.

Masyarakat Pesanggaran tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan tiga hal sederhana: kepastian, transparansi, dan tanggung jawab.

Karena dalam negara yang sedang berlari menuju era digital, warga tidak seharusnya dipaksa belajar makna kesabaran di tengah gelap gulita hanya karena jadwal pemadaman ternyata lebih pendek daripada kenyataan, dan janji pelayanan ternyata lebih cepat padam dibanding listrik yang mereka tunggu.

***

*) Oleh : Dwi Purnomo, Mahasiswa.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.