Membaca Jejak Kepemimpinan Piet Hein Babua di Tanah Kepulauan

HALMAHERA UTARA – Memimpin sebuah daerah kepulauan tidak pernah sesederhana memimpin wilayah daratan. Tantangannya bukan hanya soal membangun jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan, tetapi juga bagaimana menghadirkan negara di tengah bentang laut yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya.

Di wilayah seperti Kabupaten Halmahera Utara, kepemimpinan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kemampuan memahami denyut kehidupan masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan laut, perkebunan, dan keterbatasan konektivitas.

Dalam konteks itulah sosok Dr. Piet Hein Babua, M.Si. menarik untuk dicermati. Kepemimpinannya sebagai Bupati Halmahera Utara periode 2025–2030 bukan hadir dari ruang kosong. Ia tumbuh bersama daerah yang kini dipimpinnya. Ia mengenal denyut masyarakatnya sejak kecil, menapaki jenjang birokrasi dari bawah, menghabiskan puluhan tahun sebagai aparatur sipil negara, kemudian kembali ke dunia akademik sebelum akhirnya memperoleh mandat politik dari masyarakat.

Perjalanan seperti ini sesungguhnya memberikan satu keunggulan yang tidak dimiliki semua kepala daerah, yakni kemampuan memahami persoalan dari berbagai sudut pandang. Ia pernah menjadi birokrat yang harus menerjemahkan kebijakan menjadi program nyata. Ia juga pernah menjadi akademisi yang terbiasa melihat persoalan secara konseptual. Kini, sebagai kepala daerah, ia dituntut menggabungkan keduanya dalam satu kepemimpinan yang efektif.

Lahir di Galela pada 10 April 1963, Piet Hein Babua tumbuh di lingkungan masyarakat pesisir yang akrab dengan semangat gotong royong. Pendidikan yang ditempuhnya pun menunjukkan satu benang merah yang menarik. Ia memulai dari ilmu sosial dan politik, memperdalam pengelolaan sumber daya kelautan, hingga meraih gelar doktor di bidang ekonomi pembangunan.

Pilihan disiplin ilmu tersebut seolah membentuk cara pandangnya bahwa pembangunan daerah kepulauan tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan alam, tetapi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat.

Karier birokrasi yang dijalaninya memperkuat perspektif tersebut. Ketika dipercaya memimpin Dinas Kesejahteraan Sosial, ia bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat yang paling rentan. Pengalaman itu mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi sejauh mana kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.

Pengalaman berikutnya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah semakin memperluas cakrawala kepemimpinannya. Di posisi inilah ia berhadapan dengan tantangan yang dihadapi hampir seluruh daerah kepulauan di Indonesia: bagaimana merancang pembangunan yang tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten, tetapi mampu menjangkau desa-desa yang dipisahkan oleh laut.

Puncak perjalanan birokrasi tersebut terjadi ketika ia dipercaya menjadi Sekretaris Daerah. Jabatan ini bukan sekadar posisi administratif tertinggi, melainkan ruang belajar yang mengajarkan bagaimana menyatukan berbagai kepentingan, menjaga keseimbangan antara visi politik dan kemampuan fiskal, serta memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. Pengalaman panjang inilah yang menjadi modal penting ketika akhirnya masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin Halmahera Utara.

Yang menarik, setelah memasuki masa pensiun sebagai aparatur sipil negara, Piet Hein Babua tidak memilih menikmati masa istirahat. Ia justru kembali ke dunia kampus sebagai dosen di Universitas Halmahera.

Pilihan ini menunjukkan bahwa pengabdian tidak selalu harus dilakukan melalui jabatan. Ada fase ketika gagasan lebih penting daripada kekuasaan, dan ruang kelas menjadi tempat terbaik untuk menyiapkan generasi penerus.

Keputusan maju dalam Pilkada 2024 pun menjadi titik balik baru. Bersama Kasman Hi. Ahmad, ia memperoleh mandat masyarakat untuk memimpin Halmahera Utara selama lima tahun ke depan. Kemenangan tersebut tentu bukan garis akhir, melainkan awal dari pekerjaan besar yang sesungguhnya.

Visi yang diusung pemerintahannya cukup jelas, yakni membangun kedaulatan ekonomi berbasis potensi lokal. Gagasan ini penting karena selama bertahun-tahun daerah-daerah penghasil komoditas primer di Indonesia sering kali hanya menjadi pemasok bahan mentah. Nilai tambah justru dinikmati oleh daerah lain yang memiliki industri pengolahan.

Halmahera Utara berusaha memutus mata rantai tersebut dengan menjadikan komoditas kelapa sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui peremajaan kebun, penyediaan bibit unggul, pendampingan petani, hingga mendorong tumbuhnya industri pengolahan di daerah sendiri.

Pendekatan seperti ini menunjukkan perubahan paradigma. Pembangunan tidak lagi sekadar mengejar angka produksi, tetapi mulai diarahkan pada penciptaan nilai tambah yang dapat dinikmati masyarakat lokal. Jika strategi ini berjalan konsisten, dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta memperkuat struktur ekonomi daerah.

Namun, pembangunan ekonomi tidak akan memiliki makna apabila tidak berjalan beriringan dengan pembangunan manusia. Karena itu, pemerintah daerah juga menjadikan penurunan angka kemiskinan dan stunting sebagai prioritas. Langkah ini patut diapresiasi karena kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan jangka panjang. Daerah yang kaya sumber daya alam sekalipun akan sulit berkembang apabila kualitas manusianya tertinggal.

Di sisi lain, tantangan terbesar Halmahera Utara tetap terletak pada konektivitas. Karakter wilayah kepulauan membuat pembangunan jalan, pelabuhan, dan transportasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Infrastruktur di daerah kepulauan bukan hanya soal mempermudah mobilitas, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, distribusi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi.

Sekitar lima belas bulan setelah pelantikan, sejumlah capaian awal mulai terlihat. Pemerintah pusat memberikan apresiasi terhadap upaya percepatan penurunan kemiskinan dan stunting. Sistem penanganan kebencanaan juga mulai diperkuat mengingat wilayah ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Sementara itu, program pengembangan komoditas kelapa telah memasuki tahap pendataan lahan, penyediaan bibit, dan pendampingan petani.

Tentu, capaian awal tersebut belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan sebuah pemerintahan. Lima belas bulan adalah waktu yang terlalu singkat untuk menilai dampak pembangunan yang dirancang selama lima tahun. Banyak program masih berada pada tahap pondasi, sehingga hasil akhirnya baru akan terlihat beberapa tahun ke depan.

Karena itu, tantangan sesungguhnya justru dimulai sekarang. Konsistensi menjadi kata kunci. Sebuah visi yang baik hanya akan menjadi slogan apabila tidak diterjemahkan ke dalam program yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar, memperkuat pelayanan publik, menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kepemimpinan bukanlah soal seberapa panjang daftar jabatan yang pernah disandang seseorang. Kepemimpinan diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Riwayat hidup memang dapat menjadi modal, pengalaman birokrasi dapat menjadi bekal, dan legitimasi politik dapat menjadi pintu masuk. Namun sejarah hanya akan mencatat mereka yang mampu mengubah mandat menjadi karya nyata.

Halmahera Utara kini sedang memasuki babak baru. Di pundak Piet Hein Babua dan seluruh jajaran pemerintahannya terletak harapan agar kekayaan alam kepulauan tidak lagi sekadar menjadi potensi, melainkan benar-benar berubah menjadi kesejahteraan.

Waktu yang kelak akan menjadi hakim paling objektif untuk menilai sejauh mana harapan itu berhasil diwujudkan. Yang jelas, fondasi telah mulai dibangun. Kini, masyarakat menunggu bagaimana fondasi itu bertumbuh menjadi bangunan pembangunan yang kokoh, inklusif, dan mampu membawa Halmahera Utara melangkah lebih maju.

***

*) Oleh : Sri Evi Yanti Koloba Mangoda, Mahasiswa.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.